Suara.com - Indonesia Police Watch (IPW) menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk tim pencari fakta independen untuk mengusut persekongkolan jahat para jenderal dalam melindungi buronan Djoko Tjandra.
"Presiden Jokowi perlu membentuk tim pencari fakta independen atau minimal memerintahkan Menkopolhukam Mahfud MD memimpin penyelidikan kasus Joko Tjandra ini," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (19/7/2020).
Neta menilai, keberadaan tim pencari fakta independen sangat diperlukan untuk mendampingi Polri dalam mengusut dan mengungkap kasus tersebut.
Keduanya, kata dia, dapat saling berkoordinasi dalam penyelidikan terkait pencabutan red notice terhadap buronan kelas kakap Indonesia itu.
Neta meyakini bahwa para jenderal yang terlibat dalam persekongkolan jahat melindungi memiliki suatu kepentingan, baik untuk dirinya sendiri maupun kepentingan oknum lainnya.
"Polri telah dijadikan agunan oleh para jenderal Polri ini untuk kepentingannya. Kasus ini benar benar memprihatinkan dan sangat memilukan," ucap dia sebagaimana dilansir Antara.
Lebih lanjut, Neta juga mendesak agar kasus ini dapat segera diusut tuntas guna membongkar kemungkinan adanya oknum-oknum "petinggi' lainnya yang terlibat.
"IPW mendesak kasus ini diusut tuntas. Harus diurai anatomi kasusnya. Apakah di belakang para jenderal ini ada orang besar, dan ini yang harus diusut tuntas agar orang tersebut bisa diseret keluar dan diadili," kata dia.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis telah mencopot Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo, Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo terkait kasus Djoko Tjandra.
Baca Juga: Brigjen Prasetijo Disebut Kawal Buronan Djoko Tjandra Pakai Jet Pribadi
Berita Terkait
-
Brigjen Prasetijo Disebut Kawal Buronan Djoko Tjandra Pakai Jet Pribadi
-
Soal Buron Djoko Tjandra, Tengku Zul Tuntut Polri Minta Maaf ke Publik
-
Eks Wakapolri Khawatir Keterlibatan Polisi di Kasus Djoko Terorganisir
-
Kejagung Enggan Disebut Kebobolan Soal Buronan Djoko Tjandra
-
Djoko Tjandra Bebas Mondar-mandir, Kejaksaan Agung Dianggap Kebobolan
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Survei Cyrus Network: 70 Persen Masyarakat Puas Kinerja Menteri Kabinet Merah Putih
-
Survei Cyrus: 65,4 Persen Publik Dukung MBG
-
Lolos dari Bandara Soetta, Sabu 4,8 Kg Kiriman dari Iran Disergap di Pamulang!
-
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan
-
Bisa Jadi Pintu Masuk HIV: 19 dari 20 Remaja Jakarta Terinfeksi Penyakit Menular Seksual
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029