Suara.com - Dua terdakwa kasus penerima uang dalam proses penerimaan Calon Siswa Bintara Polri tahun 2016 lalu, Kombes Pol (Purn) Drg Soesilo Pradoto MKes dan AKBP Syaiful Yahya, divonis lima tahun penjara.
Selain itu, keduanya juga didenda Rp 200 juta dengan subsider lima bulan bui.
Vonis tersebut diputukan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang Klas 1A Khusus Sumatera Selatan (Sumsel) Abu Hanifah dalam sidang virtual yang digelar, Kamis (23/7/2020).
Abu mengatakan, vonis tersebut sesuai Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengingat, perbuatan mereka yang memungut biaya bagi calon anggota Polri itu menyalahi aturan.
“Unsur perbuatan para terdakwa itu memenuhi unsur pidana korupsi. Perbuatan terdakwa juga menyebabkan masyarakat meragukan penerimaan Polri, karena dianggap dilakukan tak objektif,” ujarnya.
Pungutan uang yang dilakukan mereka senilai Rp 6,5 miliar kepada 25 korban. Setiap korbannya diminta sebesar Rp 250 juta. Sedangkan bagi siswa yang hanya ingin melewati salah satu tahap tes seperti psikotes atau kesehatan saja, per orang diminta Rp 20 juta.
“Uang suap tersebut jelas tak sah. Sebab, itu uang imbalan agar dibantu kelulusan peserta seleksi penerimaan Polri,” tambah dia.
Terdakwa Soesilo yang sebelumnya menjabat kepala bidang dokter kesehatan Polda Sumsel dan menjadi ketua tim pemeriksaan kesehatan pun terbukti mengkoordinir penerimaan uang suap calon Bintara Polri itu. Hal tersebut terungkap dalam fakta persidangan.
Dalam persidangan terungkap, jika Soesilo mengabari terdakwa Syaiful, yang menjabat sebagai Kasubbid Kespol Bid Dokke Polda Sumsel, sekaligus menjabat sebagai sekretaris tim pemeriksaan kesehatan panitia seleksi penerimaan anggota polisi di Polda Sumsel, untuk membantu jika ada keluarga atau rekan yang ingin dibantu.
Baca Juga: Kasus Penyuapan, Kader PDIP Saeful Bahri Dituntut 2 Tahun 6 Bulan
“Terdakwa Syaiful yang menerima uang suap. Dari hasil perbuatan kedua terdakwa, jumlah uang yang disita senilai Rp 2,2 miliar,” tutur dia.
Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang Dede Muhammad Yasin menyatakan masih pikir-pikir atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim.
“Kita masih akan pikir-pikir karena ada perbedaan antara pasal yang digunakan pada putusan hakim dengan pasal yang digunakan pada saat tuntutan,” ujar dia.
Masih kata dia, hakim menggunakan Pasal 12, sementara pada tuntutan, jaksa menggunakan Pasal 5. Sehingga terjadi perbedaan vonis hakim lebih berat daripada jaksa.
“Kita akan berkoordinasi dengan pimpinan dulu. Setelah itu, kita akan mengambil langkah hukum lanjutan,” tutur dia.
Kontributor : Rio Adi Pratama
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Apa Agama Rahayu Saraswati? Ternyata Beda Keyakinan dengan Prabowo
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji