Suara.com - Panitia seleksi (pansel) tengah menyiapkan pendaftaran pergantian pimpinan Ombudsman RI untuk periode 2021-2026.
Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai menyebut para pimpinan Ombudsman RI periode mendatang salah satunya harus memiliki independensi yang kuat. Diharapkan Tim Pansel dapat menyaring orang-orang yang terbaik untuk dipilih.
"Untuk independensi itu penting, baik untuk di kantor pusat maupun di 34 perwakilan daerah," ujar Amzulian dalam diskusi melalui virtual, Jumat (24/7/2020).
Rifai menyebut independensi merupakan patokan utama yang harus dipunyai pimpinan Ombudsman. Untuk memiliki orang-orang seperti itu, Pansel Ombudsman harus bekerja keras.
Rifai menceritakan kisahnya, ketika cukup sulit menyeleksi perwakilan anggota Ombudsman di daerah. Ia pun, mengaku sempat bersitegang dengan anggota DPRD di daerah itu.
"Itu, sudah dua kali seleksi, dua tahun berturut-turut enggak ada kepala perwakilan yang lulus, DPRD sampai ngamuk-ngamuk. Kalau enggak lulus ya gimana? Independensi ini mudah diucapkan saja pelaksanaannya sulit," ungkap Rifai.
Rifai pun berharap ketika nantinya pimpinan Ombudsman RI yang baru terpilih, juga mempunyai sikap kepemimpinan yang kuat. Dan dapat merubah sikap lamanya ke instansi baru.
"Bagaimana orang harus punya kemampuan menciptakan soliditas, ini penting," ujar Rifai.
Selain itu, untuk pimpinan terpilih nantinya bisa mengatur semangat karyawan. Masalah hak pegawai harus adil.
Baca Juga: Fireworks Ventures Limited Ngadu ke Ombudsman Terkait Gelar Perkara Khusus
"Ini enggak mudah juga karena menyangkut gaji, reward, promosi, dan puncaknya akhirnya gimana," tutup Rifai.
Adapun pendaftaran seleksi calon anggota Ombudsman RI akan dibuka melalui Kementerian Sekretariat Negara. Pendaftaran bisa dilakukan di situs Setneg.go.id dan dibuka mulai dari 27 Juli 2020 sampai 18 Agustus 2020.
Berita Terkait
-
Saldo Bantuan Corona Nol, Ratusan Warga DKI Mengadu ke Ombudsman RI
-
Ombudsman Sebut Dwifungsi Polri Tak Pernah Dimaknai Politis
-
Relawan Laporkan Menteri Jokowi ke ORI: Kami Bela Rakyat Bukan Pemerintah!
-
Adukan Erick Thohir dan Sri ke ORI, Relawan Jokowi: Kontra Revolusi Mental!
-
Ombudsman Minta Orang Tua Murid Legawa Ikuti Proses PPDB DKI 2020
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Puncaki Save Terbanyak Serie A
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
Terkini
-
Dapat Gaji UMP Selama 6 Bulan, Bagaimana Mekanisme Program Magang 20.000 Fresh Graduate?
-
AGRA Sebut Longsor di PT Freeport Hanya Puncak Gunung Es dari Eksploitasi Mineral di Papua
-
Media Luar Negeri: AS Menyusup Tunggangi Demo Nepal dan Indonesia?
-
Kapolri Listyo Sigit Mau Dicopot Prabowo Lewat Komisi Reformasi Polri? Begini Fakta versi Istana!
-
Raja Ampat Kembali Dikeruk PT Gag Nikel, Susi Pudjiastuti ke Prabowo: Kerusakan Mustahil Termaafkan!
-
Di Balik Ledekan Menkeu Purbaya ke Rocky Gerung, Malah Diduga Sarkas pada Jokowi
-
Bikin Gempar Warga Cipayung, Polisi Buru Orang Tua Pembuang Bayi di Waduk Cilangkap
-
Soal Kemungkinan Periksa Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam Kasus Haji, Begini Jawaban KPK!
-
YLBHI Desak Tim Independen Komnas HAM Dkk Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat pada Kerusuhan Agustus
-
KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Haji Melalui Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah