Suara.com - Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Indonesia Amerika Serikat Akhmad Sahal atau disapa Gus Sahal menyayangkan pencalonan anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, di Pilkada Kota Solo. Ia menilai citra Jokowi sebagai negarawan luntur usai pencalonan Gibran.
Kritik tersebut disampaikan Gus Sahal melalui channel YouTube Cokro TV bertajuk 'Gibran dan Lunturnya Citra Jokowi'. Menurutnya, pencalonan Gibran menjadi Wali Kota Solo menunjukkan Jokowi sama seperti politisi lainnya yang memikirkan diri sendiri dan keluarga.
"Citra atau harapan agar jokowi bukan hanya tampil sebagai poltisi melainkan juga negarawan menjadi luntur," kata Gus Sahal seperti dikutiup Suara.com, Sabtu (25/7/2020).
Gus Sahal menjelaskan perbedaan antara politisi biasa dengan negarawan. Politisi biasa hanya memikirkan masa depan diri sendiri dan keluarga, sementara negarawan memikirkan masa depan generasi berikutnya. Kini, Jokowi hanya seorang politisi biasa.
Padahal, menurut Gus Sahal, salah satu keistimewaan Jokowi adalah sikap kenegarawanannya. Sejak awal, Jokowi selalu menunjukkan sikap profesionalismenya yang tidak membawa keluarga dalam politik.
Hadirnya Jokowi sangat diharapkan oleh masyarakat ditengah kondisi maraknya dinasti politik. Namun, kini citra positif tersebut telah sirna dari Jokowi.
"Jokowi ternyata tak lebih sebagai politisi biasa dengan pragmatisme dan hitung-hitungan politik ala politisi lainnya," ungkapnya.
Ia menilai sikap Gibran yang maju di Pilkada Kota Solo saat Jokowi masih menjadi presiden terlalu tergesa-gesa. Seharusnya ia bisa menahan hasratnya untuk maju Pilkada setelah sang ayah lengser dari kursi presiden.
"Gibran perlu menceburkan diri dulu ke kawah politik, aktif dulu di partai, berjuang masuk parlemen. Itulah pembuktian yang tepat kalau mau berkarir dalam politik," tegas Gus Sahal.
Baca Juga: Gibran: Tidak Wajib Coblos Saya Jadi Wali Kota Solo
Sebelumnya diberitakan, DPP PDI Perjuangan secara resmi mengumumkan dukungannya untuk putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pemilihan kepala daerah Surakarta dalam Pilakada serentak tahun 2020.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik, Puan Maharani saat konferensi pers pengumuman tahap dua calon kepala daerah dari PDI Perjuangan. Turut hadir dalam pengumuman, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Gibran secara resmi diusung PDI Perjuangan menjadi cakon wali kota Suarakarta dengan didampingi Tegus Prakosa sebagai calon wakil wali kota Surakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT