Nadiem Minta Maaf soal Polemik POP, Respons Muhammadiyah Begini

Suara.com - Organisasi Kemasyarakatan Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pengurus Pusat Muhammadiyah merespons permintaan maaf dari Mendikbud Nadiem Makarim atas polemik Program Organisasi Penggerak.

Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Kasiyarno mengapresiasi keberanian Nadiem untuk minta maaf, namun mereka tetap mengundurkan diri dari POP, harus ada perbaikan dari program tersebut sebelum dieksekusi menggunakan anggaran negara.

"Ya terima kasih, (Nadiem) sudah minta maaf ya. Itu suatu hal bagus. Tapi, permasalahan kita kan bukan hanya Tanoto dan Sampoerna. Banyak organisasi lain yang kelihatannya bermasalah. Bukan hanya itu juga, program-program yang ditawarkan mereka nampaknya gak relevan. jadi kita tetap berkomitmen tidak ikutan di situ," kata Kasiyarno saat dihubungi, Rabu (29/7/2020).

Dia berharap Nadiem benar-benar serius dalam mengevaluasi program yang sebenarnya baik secara ide, namun menurut mereka buruk dalam implementasinya.

"(Ormas) yang diumumkan kemarin harus dikoreksi dulu. termasuk sistem diperbaiki, konsepnya seperti apa. kemudian disosialisasikan ke masyarakat, banyak kok unsur pendidikan yang sebenarnya mampu. misalnya PT yang tergabung dalam LPTK," ucapnya.

Sebelumnya, Nadiem meminta maaf kepada Muhammadiyah, NU, dan PGRI terkait polemik POP dan mengakui program digagasnya masih jauh dari kesempurnaan sehingga membuat 3 ormas ini mundur.

"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan Muhammadiyah, NU, dan PGRI bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," kata Nadiem dalam video singkat kepada wartawan, Selasa (28/7/2020).

Dia berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI dapat kembali bergabung dalam POP sebab ketiga ormas ini bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah banyak berjasa terhadap negara di dunia pendidikan.

Meski begitu, CEO Gojek ini kembali menegaskan bahwa dua ormas yang diduga merupakan perusahaan besar yakni Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation tetap bergabung dalam POP dengan skema pembiayaan mandiri tanpa menggunakan APBN.

Baca Juga: PGRI Desak Menteri Nadiem Tunda Program Organisasi Penggerak Tahun Depan