Suara.com - Ketua Cyber Indonesia Husin Shihab menilai Pemprov DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Anies Rasyid Baswedan bisa balik dilaporkan oleh artis FTV Ike Muti. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta melayangkan somasi berisi ancaman kepada Ike Muti melalui media sosial.
Sebelumnya, Ike Muti mengaku ditolak proyek dengan klien Pemprov DKI Jakarta. Alasan penolakannya karena Ike Muti mengunggah foto-foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akun media sosial miliknya.
Pengakuan Ike Muti viral di media sosial. Pihak Pemprov DKI Jakarta melalui akun Twitter resmi @DKIJakarta mengunggah surat somasi kepada Ike Muti. Pemprov DKI mengancam akan menempuh jalur hukum jika Ike Muti tidak bisa membuktikan ucapannya tersebut.
Husin Shihab menilai Pemprov DKI Jakarta telah salah langkah. Pemprov DKI diduga telah melakukan intimidasi dan paksaan dengan kalimat menyuruh Ike Muti membuat klarifikasi dan tandatangan di atas materai.
"Ini sudah masuk delik ancaman. Anies bisa dilaporkan balik soal ini," kata Husin seperti dikutip Suara.com, Sabtu (1/8/2020).
Mantan caleg PSI itu menilai somasi yang diunggah ke media sosial justru menimbulkan permasalahan baru dan diduga melanggar delik pasal 29 UU ITE.
"Somasi ini menimbulkan permasalahan hukum baru yang diduga melanggar delik Pasal 29 UU ITE dengan mendistribusikan kalimat pengancaman dan menakut-nakuti secara pribadi di medsos," ungkap Husin.
Surat somasi yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah itu menggunakan kop surat bertuliskan Pemprov DKI Jakarta. Oleh karenanya, Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta harus mempertanggungjawabkan hal tersebut.
"@aniesbaswedan harus bertanggungjawab karena menggunakan kop surat Pemprov DKI Jakarta," tuturnya.
Baca Juga: 5 Fakta Ike Muti, Artis FTV yang Disomasi Pemprov DKI
Ditolak Gabung Proyek karena Unggah Foto Jokowi
Artis FTV Ike Muti mengaku ditolak bergabung dalam proyek bersama Pemprov DKI Jakarta. Alasan penolakannya dinilai tak masuk akal, sebab Ike Muti memajang foto-foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akun media sosialnya.
Hal itu diungkapkan oleh Ike Muti melalui akun Instagram miliknya @ikemutia16. Ike mengaku mendapatkan tawaran untuk bergabung dalam sebuah FTV yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.
Namun, syarat untuk bergabung dalam proyek dinilai sangat tidak masuk akal. Ike Muti diminta menghapus foto-foto Jokowi di akun media sosial miliknya.
"Kok rasanya nggak profesional banget hanya karena proyek tersebut akan bekerjasama dengan klien dari #pemdadki," kata Ike Muti.
Menurut Ike, ia dinilai sebagai seorang pendukung Jokowi garis keras sehingga tak lolos bergabung dalam proyek tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
Terkini
-
Sejarah Panjang Gudang Garam yang Kini Dihantam Isu PHK Massal Pekerja
-
Pengamat Intelijen: Kinerja Listyo Sigit Bagus tapi Tetap Harus Diganti, Ini Alasannya
-
Terungkap! Rontgen Gigi Hingga Tato Bantu Identifikasi WNA Korban Helikopter Kalsel
-
Misteri Dosen UPI Hilang Terpecahkan: Ditemukan di Lembang dengan Kondisi Memprihatinkan
-
Dugaan Badai PHK Gudang Garam, Benarkah Tanda-tanda Keruntuhan Industri Kretek?
-
Israel Bunuh 15 Jurnalis Palestina Sepanjang Agustus 2025, PJS Ungkap Deretan Pelanggaran Berat
-
Mengenal Tuntutan 17+8 yang Sukses Bikin DPR Pangkas Fasilitas Mewah
-
IPI: Desakan Pencopotan Kapolri Tak Relevan, Prabowo Butuh Listyo Sigit Jaga Stabilitas
-
Arie Total Politik Jengkel Lihat Ulah Jerome Polin saat Demo: Jangan Nyari Heroiknya Doang!
-
Sekarang 'Cuma' Dapat Rp65,5 Juta Per Bulan, Berapa Perbandingan Gaji DPR yang Dulu?