Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri terkait untuk fokus menurunkan angka stunting di 10 provinsi.
"Kita fokus saja menurunkan angka stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas Percepatan Penurunan Stunting, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/8/2020).
10 Provinsi yang prevalensi stuntingnya tertinggi yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.
"10 provinsi itu adalah NTT, Sulawesi Barat, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah," ucap dia.
Karenanya, mantan Wali Kota Solo itu meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kepada 10 kepala daerah tersebut untuk fokus menurunkan stunting di daerah masing-masing.
"Saya juga ingin meminta para gubernur, nanti Mendagri juga bisa menyampaikan gubernur, bupati, wali kota sampai ke kepala desa terutama agar 10 provinsi tersebut agar betul-betul fokus dan konsentrasi untuk penurunan stunting," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan terjadi penurunan stunting dalam kurun waktu enam tahun terakhir di Indonesia.
Kata Jokowi, berdasarkan data yang ia dapat, ada perbaikan prevalensi stunting dari 37 persen menjadi 27,6 persen di tahun 2019.
"Dari data yang saya miliki ada perbaikan dari prevalensi stunting dari 37 persen di 2013 menjadi 27,6 persen di 2019, ini ada penurunan cukup lumayan," ucap Jokowi.
Baca Juga: Beri Target Menkes, Jokowi: 2024 Angka Stunting Harus Turun Jadi 14 Persen
Meski demikian, kata Jokowi angka tersebut harus diturunkan lagi.
"Tapi saya kira ini tidak cukup kita harus menurunkan lebih cepat lagi," ucap dia.
Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberi target kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk menurunkan angka stunting di Indonesia yakni 14 persen pada tahun 2024.
"Target kita seperti yang saya sampaikan ke menteri kesehatan di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14 persen," katanya.
Berita Terkait
-
Kahiyang Ayu Melahirkan Anak Kedua, Ini Foto Kehamilannya
-
Beri Target Menkes, Jokowi: 2024 Angka Stunting Harus Turun Jadi 14 Persen
-
Jokowi: Pilkada Jangan Malah Menimbulkan Klaster Baru Covid-19!
-
Ngadu ke Jokowi, 173 Petani Deli Serdang Tiba di Serang, Longmarch 41 Hari
-
Ajak Sedah Mirah, Jokowi dan Iriana Jenguk Cucu Keempatnya di Rumah Sakit
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Detik-detik Api Kebakaran Lalap Basement Pesantren Mawaddah, 9 Unit Damkar Tiba Dalam 7 Menit
-
Bareskrim Temukan Alat Berat dan Lahan Ilegal: Kasus Pembalakan Liar di Sumut Naik Penyidikan
-
Kebakaran Kantor Terra Drone Sebabkan 22 Orang Tewas, Komisi III DPR Desak Polisi Usut Tuntas
-
Pemulihan Bertahap RSUD Muda Sedia: Kapan Layanan Operasi dan Rawat Jalan Kembali Normal?
-
Mantan Kapolri Da'i Bachtiar Usul Pemilihan Kapolri Tak Perlu Persetujuan DPR
-
Polisi Periksa Manajemen Terra Drone Terkait Kebakaran Maut di Kemayoran
-
Tinjau Lokasi Kebakaran di Kemayoran, Mendagri Evaluasi Kelayakan Bangunan
-
Upaya Redakan Konflik Internal, Bertemu Gus Yahya jadi Prioritas PBNU Kubu Zulfa?
-
Proyek Kereta Cepat Arab Saudi-Qatar Siap Hubungkan Dua Ibu Kota
-
Hasil Rapat Evaluasi Merekomendasikan Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Bencana di Sumut