Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri terkait untuk fokus menurunkan angka stunting di 10 provinsi.
"Kita fokus saja menurunkan angka stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas Percepatan Penurunan Stunting, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/8/2020).
10 Provinsi yang prevalensi stuntingnya tertinggi yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.
"10 provinsi itu adalah NTT, Sulawesi Barat, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah," ucap dia.
Karenanya, mantan Wali Kota Solo itu meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kepada 10 kepala daerah tersebut untuk fokus menurunkan stunting di daerah masing-masing.
"Saya juga ingin meminta para gubernur, nanti Mendagri juga bisa menyampaikan gubernur, bupati, wali kota sampai ke kepala desa terutama agar 10 provinsi tersebut agar betul-betul fokus dan konsentrasi untuk penurunan stunting," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan terjadi penurunan stunting dalam kurun waktu enam tahun terakhir di Indonesia.
Kata Jokowi, berdasarkan data yang ia dapat, ada perbaikan prevalensi stunting dari 37 persen menjadi 27,6 persen di tahun 2019.
"Dari data yang saya miliki ada perbaikan dari prevalensi stunting dari 37 persen di 2013 menjadi 27,6 persen di 2019, ini ada penurunan cukup lumayan," ucap Jokowi.
Baca Juga: Beri Target Menkes, Jokowi: 2024 Angka Stunting Harus Turun Jadi 14 Persen
Meski demikian, kata Jokowi angka tersebut harus diturunkan lagi.
"Tapi saya kira ini tidak cukup kita harus menurunkan lebih cepat lagi," ucap dia.
Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberi target kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk menurunkan angka stunting di Indonesia yakni 14 persen pada tahun 2024.
"Target kita seperti yang saya sampaikan ke menteri kesehatan di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14 persen," katanya.
Berita Terkait
-
Kahiyang Ayu Melahirkan Anak Kedua, Ini Foto Kehamilannya
-
Beri Target Menkes, Jokowi: 2024 Angka Stunting Harus Turun Jadi 14 Persen
-
Jokowi: Pilkada Jangan Malah Menimbulkan Klaster Baru Covid-19!
-
Ngadu ke Jokowi, 173 Petani Deli Serdang Tiba di Serang, Longmarch 41 Hari
-
Ajak Sedah Mirah, Jokowi dan Iriana Jenguk Cucu Keempatnya di Rumah Sakit
Terpopuler
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 17 Oktober: Klaim 16 Ribu Gems dan Pemain 110-113
- Jepang Berencana Keluar dari AFC, Timnas Indonesia Bakal Ikuti Jejaknya?
- Here We Go! Peter Bosz: Saya Mau Jadi Pelatih Timnas yang Pernah Dilatih Kluivert
- Daftar HP Xiaomi yang Terima Update HyperOS 3 di Oktober 2025, Lengkap Redmi dan POCO
- Sosok Timothy Anugerah, Mahasiswa Unud yang Meninggal Dunia dan Kisahnya Jadi Korban Bullying
Pilihan
-
Hasil Drawing SEA Games 2025: Timnas Indonesia U-23 Ketiban Sial!
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
Terkini
-
Sambut HLN Ke-80, PLN Berbagi Terang Untuk Masyarakat di Berbagai Daerah
-
Setahun Prabowo-Gibran, Ray Rangkuti Soroti MBG yang Dipaksakan
-
Akhirnya Lega! Proyek Galian di Jalan TB Simatupang Selesai Lebih Awal, Lalu Lintas Kembali Normal
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, WALHI Sebut Indonesia Gelap Semakin Nyata
-
Kasus Bullying Menimpa Timothy, Mendikti Saintek Hubungi Rektor Udayana Bicara Sanksi DO Pelaku?
-
Ray Rangkuti: Serbuan Massa ke DPR Bukti Gagalnya Politik Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran
-
Selain Ucapkan Ultah, Ini Tujuan Bahlil Sambangi Kediaman Prabowo di Kertanegara
-
Karena Faktor Ini, Ray Rangkuti Sebut Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Semrawut
-
Komnas HAM Desak Pemerintah Hentikan Pendekatan Militer di Papua: Kekerasan Bukan Solusi
-
Ditanya Siapa Menteri Kena Tegur Prabowo, Bahlil: Saya Setiap Dipanggil Pasti Ditegur...