Suara.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Andri Yansah mengungkapkan tidak ada kasus penularan Covid-19 pada pegawai BUMN PT Antam, Tbk. Padahal, informasi klaster Covid-19 di Antam ini didapat dari pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI.
Andri mengatakan info mengenai 68 pegawai Antam terpapar Covid-19 adalah berita bohong atau hoaks. Ia mengaku sudah mendapatkan laporan dari petugasnya yang datang ke lokasi langsung.
"Antam hoaks itu, anggota saya sudah ke sana. Itu tidak ada, tidak ada," ujar Andri saat dihubungi Suara.com, Rabu (5/8/2020).
Kendati demikian, ia mengakui sempat ada pemeriksaan corona pada para pegawai Antam. Namun hasilnya, seluruh karyawan yang mengikuti tes dinyatakan negatif.
"Diperiksa (dari dinkes) tapi hasilnya negatif semua," jelasnya.
Manajemen Antam disebutnya sudah menunjukan dokumen hasil tes yang menyatakan seluruh karyawannya negatif. Karena itu, pihaknya tidak menutup atau memberikan tindakan kepada kantor tambang emas tersebut.
"Kita berani lakukan penutupan dan mengupload perusahaan itu setelah ada dokumen resmi dari pihak berwenang, baru kita berani," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, sektor perkantoran di Jakarta kini telah menjadi salah satu klaster menyebarnya virus corona Covid-19. Hingga saat ini, sudah ada ratusan pegawai dari puluhan kantor yang terpapar virus dari China ini.
Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 yang diterima suara.com, terhitung sudah ada 375 pegawai dari 59 kantor di ibu kota yang terpapar corona. Kantor-kantor ini berasal dari dari berbagai instansi, mulai kementerian, kepolisian swasta, hingga Pemprov DKI.
Baca Juga: Pemprov Blak-blakan soal Indikasi Klaster Besar Perkantoran: Ada di Jaktim
Kementerian Keuangan dan Kemendikbud merupakan penyumbang angka terbanyak dengan total masing-masing 25 dan 22. Sementara dari kalangan Pemprov DKI, 23 pegawai Sudin KPKP Jakut dinyatakan positif menjadi yang paling banyak.
Secara keseluruhan, BUMN Antam menjadi yang paling banyak menyumbang angka positif corona dari kalangan pegawai di Jakarta dengan 68 kasus.
Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia membenarkan data tersebut. Menurutnya data ini dikumpulkan dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan para pegawai akan virus corona.
"Ya (data itu benar). Agar menjadi kewaspadaan kita bersama agar taat protokol kesehatan di kantor dan di luar kantor," ujar Dwi saat dikonfirmasi, Senin (27/7/2020).
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 10 Rekomendasi Skincare Wardah untuk Atasi Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
Kondisi Gunung Semeru Meningkat ke Level Awas, 300 Warga Dievakuasi
-
Soal Pelimpahan Kasus Petral: Kejagung Belum Ungkap Alasan, KPK Bantah Isu Tukar Guling Perkara
-
Semeru Status Awas! Jalur Krusial Malang-Lumajang Ditutup Total, Polisi Siapkan Rute Alternatif
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?
-
DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng
-
Fakta Baru Sengketa Tambang Nikel: Hutan Perawan Dibabat, IUP Ternyata Tak Berdempetan
-
Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya
-
Momen Roy Suryo Walk Out dari Audiensi Reformasi Polri, Sentil Otto Hasibuan: Harusnya Tahu Diri
-
Deteksi Dini Bahaya Tersembunyi, Cek Kesehatan Gratis Tekan Ledakan Kasus Gagal Ginjal
-
Wamendagri Wiyagus: Kemendagri Dukung Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan Selaras Pembangunan