Suara.com - Perkantoran di DKI Jakarta menjadi klaster penularan virus Corona (Covid-19). Sekjen Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Dedi Supratman menilai jika pemerintah tidak memberi perhatian khusus, maka klaster penyebaran Covid-19 bakal semakin meluas.
Menurut Dedi, klaster perkantoran tidak hanya diperhatikan dari sisi keadaan kantornya saja. Akan tetapi juga rute perjalanan para pegawai dari rumah ke kantor dan sebaliknya.
"Klaster perkantoran bukan soal kantor saja tapi harus dilihat bagaimana dia berangkat ke kantor, transportasi publik mendukung enggak?," kata Dedi dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (1/8/2020).
Selain itu, manajemen kantor juga setidaknya harus bisa mengawasi ketika para pegawai memilih jam istirahat di luar lingkungan kantor.
"Saat makan siang dia keluar ke mana saja, saat pulang dia juga bagaimana," katanya menambahkan.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki perhatian penuh pada klaster perkantoran. Sebab kalau luput dari perhatian, maka penularan virus di area perkantoran pun bakal kian meningkat.
"Kalau pemerintah tidak antisipasi itu maka sangat mungkin terjadi kasus di perkantoran makin banyak dan terus meningkat," imbuhnya.
Sektor perkantoran di Jakarta menjadi salah satu klaster penyebaran virus corona Covid-19. Hingga saat ini, sudah ada ratusan pegawai dari puluhan kantor yang terpapar virus dari China.
Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 yang diterima suara.com, terhitung sudah ada 375 pegawai dari 59 kantor di ibu kota yang terpapar corona. Kantor-kantor ini berasal dari berbagai instansi, mulai kementerian, kepolisian, swasta, hingga Pemprov DKI.
Baca Juga: Klaster Perkantoran Bikin Anies Kelabakan hingga Ancaman Sanksi Pidana
Kementerian Keuangan dan Kemendikbud penyumbang angka terbanyak dengan total masing-masing 25 dan 22 kasus. Sementara dari kalangan Pemprov DKI, 23 pegawai Sudin KPKP Jakut dinyatakan positif menjadi yang paling banyak.
Secara keseluruhan, BUMN Antam menjadi yang paling banyak menyumbang angka positif corona dari kalangan pegawai di Jakarta dengan 68 kasus.
Berita Terkait
-
Klaster Perkantoran Bikin Anies Kelabakan hingga Ancaman Sanksi Pidana
-
Minta Protokol di Perkantoran Diperketat, Anies: Jika Tidak Bisa Dipidana
-
Anies Ancam Tutup Usaha Kantor Jika Tak Bagi Sift Masuk Karyawan!
-
Banyak Klaster COVID-19 dari Kantor, Pemprov DKI Minta Pegawai Dites Corona
-
Anies Terapkan PSBB Transisi, Klaster Perkantoran Melesat jadi 90 Kasus
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya
-
PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut
-
'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka