DPR Minta Pemerintah Hati-hati Buat Kebijakan agar Indonesia Tidak Resesi

Suara.com - DPR meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus 5,32 persen pada Triwulan II 2020 akibat pandemi.

Pemerintah harus segera meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar Indonesia tidak sampai masuk jurang resesi.

"Pemerintah memang harus lebih hati-hati membuat kebijakan-kebijakan ekonomi," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (6/8/2020).

Dia juga meminta pemerintah harus lebih gencar mendorong serapan anggaran untuk menggerakan perekonomian di berbagai sektor.

"Pemerintah harus juga mem-push serapan anggaran agar ekonomi bergerak di kementerian-kementerian dan juga serapan anggaran di pemda-pemda itu sangat penting, juga supaya ekonomi di pusat maupun daerah terus bergerak agar situasi yang ada bisa agak membaik," tutur Dasco.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi atau minus 5,32 persen akibat pandemi Virus Corona atau Covid-19.

"Dengan berbagai catatan peristiwa sepanjang triwulan II 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen," kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam konfrensi pers melalui video teleconference di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Jika dibandingkan secara tahunan, angka pertumbuhan ini mengalami kontraksi yang cukup hebat, pasalnya di triwulan II tahun lalu pertumbuhan masih cukup baik yakni diangka 5,07 persen.

Dirinya menjelaskan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan harga konstan pada triwulan II 2020 sebesar Rp 2.589,6 triliun.

Baca Juga: Selamatkan Ekonomi dari Resesi, Rp 1.475 T Belanja Negara akan Dikebut

"Kalau dibandingkan dengan kuartal I 2020, maka ekonomi Indonesia mengalami kontraksi -4,19 persen," ujarnya.

Sementara itu, kumulatifnya pada semester I 2020 mencapai 1,26 persen. Pandemi Covid-19, kata dia, benar-benar meluluhlantakkan ekonomi nasional, karena hampir seluruh kegiatan ekonomi terhenti karena penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kita bisa melihat semua negara pada triwulan kedua mengalami kontraksi yang sama," katanya.