Suara.com - Manajemen PLN UP3 Makassar, Kecamatan Panakkukang, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengaku telah menyelesaikan terkait protes pelanggan bernama Tumiran soal pembayaran tagihan listrik sebesar Rp 19 Juta.
Bahkan, oknum petugas pencatat meteran PLN Makassar tersebut pun telah dipecat.
Manajer PLN UP3 Makassar Selatan Raditya Hari Nugraha menjelaskan, kejadian ini bersumber dari jajarannya. Di mana, petugas pencatat meteran yang tidak disebut namanya tersebut selama ini hanya mencatat stand meter yang tidak diperoleh langsung dari rumah Tumiran.
"Ada selisih antara stand yang muncul di invoice dengan yang ada di KWh meter," kata Raditya saat dikonfirmasi, Kamis (13/8/2020).
Akibatnya, pembayaran tagihan listrik Tumiran pun menumpuk hingga membengkak Rp 19 Juta.
Sebab itu, oknum petugas pencatat meteran tersebut dipecat pada Juni 2020 lalu.
"Pure kesalahan dari oknum petugas kami. Sudah kami berhentikan, dan masalah ini sudah kami selesaikan dengan Pak Tumiran," jelas Raditya.
Sebelumnya, protes pembayaran tagihan listrik Rp 19 Juta tersebut sempat viral di media sosial setelah diunggah melalui akun twitter Mocca@ummudaardaa yang belakangan diketahui adalah Tumiran.
Namun, kata Raditya, persoalan tersebut dapat diselesaikan setelah bertemu langsung dengan Tumiran. Hasilnya, pelanggan dibebankan pembayaran Rp 1.050.504 Juta.
Baca Juga: Viral Curhatan Tagihan Listrik Naik Jadi Rp 19 Juta, Biasanya Rp 400 Ribu
"Kita berikan pemahaman bahwa ini bisa diselesaikan, dan dicicil dalam waktu empat kali pembayaran terhitung sejak bulan Juni 2020 sampai bulan ini (Agustus). Setelah kita hitung ulang selisihnya berarti kurang lebih sekitar Rp 262.626 ribu untuk pembayaran tagihan perbulannya," papar Raditya.
Terkait soal daya 900 Watt yang diklaim pelanggan tidak sesuai dengan pembayaran per bulan, katanya, beban pembayaran tersebut diakibatkan pemakaian yang cukup banyak.
Hal ini diketahui setelah petugas teknis PLN melakukan verifikasi atau pemeriksaan di rumah Tumiran yang terletak di kawasan Kecamatan Panakkukang, Makassar.
"Beban di rumah Tumiran ini sebenarnya cukup tinggi. Karena daya 900 Watt tidak mencukupi di rumahnya," kata dia.
"Makanya kami tawarkan untuk menggantinya dengan daya yang sesuai dengan beban penggunanya. Jadi sekarang sudah ditambah jadi 2.200 Watt," katanya.
Kontributor : Muhammad Aidil
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
Terkini
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!