FBI Turun Tangan Selidiki Ledakan Beirut Dengan Satu Syarat, Reformasi!

Suara.com - Seorang diplomat tinggi AS mengatakan FBI akan turun tangan dalam penyelidikan ledakan Beirut yang menewaskan sedikitnya 172 orang pekan lalu.

Menyadur Channel News Asia pada Jumat (14/08/2020), AS mendesak Lebanon melakukan perubahan untuk memastikan hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi.

Dalam kunjungannya di Beirut, Wakil Menteri Urusan Politik AS David Hale mengatakan Lebanon membutuhkan reformasi ekonomi dan fiskal, untuk mengakhiri pemerintahan yang tidak berfungsi dan janji kosong.

"FBI akan segera bergabung dengan penyelidik Lebanon dan internasional atas undangan Lebanon untuk membantu menjawab pertanyaan tentang penyebab ledakan," kata Hale pada Kamis.

Ledakan Beirut pada 4 Agustus di pelabuhan ini melukai 6.000 orang, menyebabkan 300.000 orang kehilangan rumahan layak huni dan menghancurkan sebagian kota.

Hingga kini, sekitar 30 atau 40 orang masih dilaporkan hilang dalam ledakan besar tersebut dan Lebanon semakin jatuh dalam krisis keuangan parah.

Hasil penyelidikan sementara mengerucut pada tumpukan amonium nitrat yang disimpan selama bertahun-tahun di pelabuhan Beirut tanpa pengamanan keselamatan yang layak.

Presiden Lebanon Michel Aoun mengatakan penyelidikan akan menelusuri apakah penyebab ledakan mungkin diakibatkan dari kelalaian, kecelakaan atau campur tangan eksternal.

Aoun telah meminta citra satelit Perancis untuk penyelidikan tersebut. Sebuah kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris juga dikirim ke Beirut untuk membantu.

Baca Juga: FBI Sebut Konsulat China di San Fransisco Sembunyikan Peneliti Bermasalah

Seorang ahli seismologi Israel mengatakan pada hari Kamis ledakan itu didahului oleh serangkaian ledakan termasuk pembakaran kembang api.

Lebanon sudah mengalami krisis keuangan dan tak bisa membayar utang luar negeri pada bulan Maret. Pembicaraan dengan IMF bahkan sudah terhenti sebelum ledakan terjadi.

Kini beban bertambah karena kerugian akibat ledakan itu mencapai US $ 15 miliar yang setara Rp 222 triliun. Sebuah tagihan yang tidak dapat dibayar Lebanon.

Bantuan kemanusiaan mengalir masuk, tapi negara-negara asing telah menekankan bahwa mereka tidak akan memberikan dana cuma-cuma untuk membantu Lebanon.

Mereka bersedia membantu jika Lebanon berjanji keluar dari keruntuhan ekonomi dengan tindakan reformasi untuk mengatasi korupsi dan pemborosan negara selama beberapa dekade.

Hale mengatakan AS akan mendukung pemerintahan baru yang mencerminkan keinginan rakyat dan memberlakukan reformasi. Dampak ledakan yang menyebabkan kemarahan publik mendorong kabinet mundur pekan ini.