Suara.com - Kondisi rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang berada di Provinsi Aceh melebihi kapasitas.
Hingga kini, Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh mencatat sejumlah rutan dan lapas yang ada di Tanah Rencong tersebut telah melebihi kuota sampai 3.796 orang.
Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh Zulkifli mengatakan, jumlah rutan yang ada di provinsi paling barat Indonesia ini sebanyak 26 Rutan dan Lapas, dengan total penghuni mencapai 7.901 orang.
Padahal, kapasitasnya hanya untuk menampung 4.105 orang.
"Kami sebenarnya kapasitas yang normal 4.105 orang, tapi sekarang dihuni oleh 7.901 orang, hampir overload 192 persen. Itu tidak saja di Aceh, tapi hampir seluruh provinsi," katanya seperti dilansir Antara di Banda Aceh pada Senin (17/8/2020).
Pernyataan itu disampaikan Zulkifli usai mengikuti upacara HUT ke-75 Republik Indonesia di Kantor Gubernur Aceh, bersama Plt Gubernur Aceh dan unsur Forkopimda, secara virtual dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.
Dia menjelaskan sebanyak 6.212 narapidana tersebar di seluruh Lapas dan Rutan di Aceh, baik Lapas narkotika, Lapas Perempuan, dan lembaga pembinaan khusus anak. Sementara para tahanan mencapai 1.689 orang.
Menurut dia, mayoritas napi dan tahanan tersebut tersandung kasus narkoba, selebihnya kasus korupsi hingga tindak pidana umumya lainnya. Meski Aceh sudah memiliki Lapas khusus narkotika di Kota Langsa, namun kapasitasnya belum juga mencukupi.
"Jadi total semuanya 7.901 orang, ini hampir 50 persen lebih berkaitan dengan kasus narkoba. Jadi di Aceh khusus napi narkoba, meski kita sudah ada Lapas narkoba tapi karena kapasitas terbatas maka setiap Lapas ada (napi narkoba, red)," ujarnya.
Baca Juga: Penjara Over Kapasitas, 8 Tahanan Kabur dari Mapolsek Medan
Lanjut Zulkifli, dalam mengantisipasi kelebihan kapasitas tersebut, Kanwil Kemenkumham Aceh melakukan pemindahan napi, dengan melihat Lapas atau Rutan yang dapat menampungnya.
"Misalnya Lapas di Blangpidie (Aceh Barat Daya), Lapas Meulaboh (Aceh Barat) memungkinkan untuk menampung, maka kita pindahkan kesana," ujarnya.
Pihaknya juga mempertimbangkan kedekatan napi dengan pihak keluarganya, sehingga dapat memberi ketenangan bagi setiap napi. Kecuali para napi yang dikhawatirkan akan melakukan tindakan melawan dari sisi keamanan.
"Apalagi kita di Aceh faktor keluarga juga memberikan suatu ketenangan bagi mereka baik persoalan pakaian, kunjungan keluarga, itu secara psikologisnya," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil