Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyiapkan pengawasan jelang Pilkada serentak yang akan berlangsung pada Desember 2020 mendatang.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pengawasan khusus yang dilakukan KPK terkait dengan pendanaan pilkada bagi para calon kepala daerah.
"Karena kami tidak ingin ada pilkada yang menggunakan dana-dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Karena pengalaman empiris terjadi, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah itu karena mahal dan besarnya biaya pilkada," kata Firli dalam pemaparan Kinerja Semester I Tahun 2020, secara virtual, Selasa (18/8/2020).
Firli mengaku sudah meminta kepada Deputi Pencegahan KPK untuk melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pilkada serentak. Diantaranya yakni Kemendagri, Bawaslu, dan KPU.
Jenderal bintang tiga itu berencana mendatangi langsung para calon kepala daerah yang akan maju dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Kedatangannya untuk menanyakan fakta integritas para calon.
"Kami berlima pimpinan akan bagi tugas untuk datang ke daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada," kata Firli.
"Apa tugasnya? Tugasnya bersama-sama dengan kementerian dalam negeri, bawaslu dan KPU. Meminta fakta integritas dari para calon yang ikut kontestasi pilkada," Firli menambahkan.
Sebelum mendatangi langsung para calon-calon kepala daerah, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan rapat bersama dengan KPU, Bawaslu, Kemendagri serta partai politik pengusung para calon kepala daerah, secara virtual.
"Kami ingin sampaikan bahwa pilkada bukan tujuan, tapi pilkada adalah sarana memilih para pemimpin yang dipercaya oleh rakyat dengan tidak menggunakan dana atau money politic," tutup Firli.
Baca Juga: KPK Kerahkan 23 Satgas Khusus Awasi Rp 905 Triliun Anggaran Covid-19
Berita Terkait
-
KPK Kerahkan 23 Satgas Khusus Awasi Rp 905 Triliun Anggaran Covid-19
-
Gaji Pegawai KPK Alih Status ASN, Firli ke Kemenkeu: Jangan Ada Kegaduhan
-
Sebelum Meninggal karena Covid, Jaksa Fedrik Lebih Banyak WFH
-
KPK Klaim Selamatkan Potensi Kerugian Keuangan Pemda Sebesar Rp10,4 Triliun
-
Disebut Pahlawan Kesiangan oleh Mumtaz Rais, Ini Respons Pemimpin KPK
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Trump Kritik Paus Leo XIV hingga Lecehkan Yesus, Presiden Iran: Gak Bisa Dimaafkan!
-
China Bantah Pasok Senjata untuk Iran, Fitnah Tak Berdasar
-
China Bantah Tuduhan Suplai Senjata ke Iran: Laporan Itu Dibuat-Buat!
-
Kerugian Iran Tembus Rp4.300 Triliun, Garda Revolusi Siapkan Serangan Balasan ke AS-Israel
-
Sekjen PBB: Sudah Saatnya Israel dan Lebanon Bekerja Sama