Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyiapkan pengawasan jelang Pilkada serentak yang akan berlangsung pada Desember 2020 mendatang.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pengawasan khusus yang dilakukan KPK terkait dengan pendanaan pilkada bagi para calon kepala daerah.
"Karena kami tidak ingin ada pilkada yang menggunakan dana-dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Karena pengalaman empiris terjadi, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah itu karena mahal dan besarnya biaya pilkada," kata Firli dalam pemaparan Kinerja Semester I Tahun 2020, secara virtual, Selasa (18/8/2020).
Firli mengaku sudah meminta kepada Deputi Pencegahan KPK untuk melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pilkada serentak. Diantaranya yakni Kemendagri, Bawaslu, dan KPU.
Jenderal bintang tiga itu berencana mendatangi langsung para calon kepala daerah yang akan maju dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Kedatangannya untuk menanyakan fakta integritas para calon.
"Kami berlima pimpinan akan bagi tugas untuk datang ke daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada," kata Firli.
"Apa tugasnya? Tugasnya bersama-sama dengan kementerian dalam negeri, bawaslu dan KPU. Meminta fakta integritas dari para calon yang ikut kontestasi pilkada," Firli menambahkan.
Sebelum mendatangi langsung para calon-calon kepala daerah, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan rapat bersama dengan KPU, Bawaslu, Kemendagri serta partai politik pengusung para calon kepala daerah, secara virtual.
"Kami ingin sampaikan bahwa pilkada bukan tujuan, tapi pilkada adalah sarana memilih para pemimpin yang dipercaya oleh rakyat dengan tidak menggunakan dana atau money politic," tutup Firli.
Baca Juga: KPK Kerahkan 23 Satgas Khusus Awasi Rp 905 Triliun Anggaran Covid-19
Berita Terkait
-
KPK Kerahkan 23 Satgas Khusus Awasi Rp 905 Triliun Anggaran Covid-19
-
Gaji Pegawai KPK Alih Status ASN, Firli ke Kemenkeu: Jangan Ada Kegaduhan
-
Sebelum Meninggal karena Covid, Jaksa Fedrik Lebih Banyak WFH
-
KPK Klaim Selamatkan Potensi Kerugian Keuangan Pemda Sebesar Rp10,4 Triliun
-
Disebut Pahlawan Kesiangan oleh Mumtaz Rais, Ini Respons Pemimpin KPK
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Tidak Ada Nasi di Rumah, Ibu di Makassar Mau Lempar Anak ke Kanal
-
Cuaca Semarang Hari Ini: Waspada Hujan Ringan, BMKG Ingatkan Puncak Musim Hujan Makin Dekat
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
Terkini
-
Belum Terima BLTS? PT Pos Indonesia Pastikan Surat Pemberitahuan Masih Terus Didistribusikan
-
Survei Tingkat Kepercayaan ke Lembaga Negara: BGN Masuk Tiga Besar, DPR-Parpol di Posisi Buncit
-
Darurat Banjir-Longsor Sumut, Bobby Nasution Fokus Evakuasi dan Buka Akses Jalur Logistik yang Putus
-
KPK Panggil Kakak Hary Tanoe dalam Kasus Bansos Hari Ini
-
Survei Terbaru Populi Center Sebut 81,7 Persen Publik Yakin Prabowo-Gibran Bawa Indonesia Lebih Baik
-
Heartventure Dompet Dhuafa Sapa Masyarakat Sumut, Salurkan Bantuan ke Samosir-Berastagi
-
Bansos Tetap Jalan Meski Sumatera Terendam Bencana, PT Pos Indonesia Pastikan Penyaluran Aman
-
KPK Pertimbangkan Lakukan Eksekusi Sebelum Bebaskan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, Ini Penjelasannya
-
Francine PSI Tagih Janji Pramono: kalau Saja Ada CCTV yang Memadai, Mungkin Nasib Alvaro Beda
-
Rano Karno: JIS Siap Hidup Lagi, Pemprov DKI Benahi Akses dan Fasilitas Pendukung