Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyiapkan pengawasan jelang Pilkada serentak yang akan berlangsung pada Desember 2020 mendatang.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pengawasan khusus yang dilakukan KPK terkait dengan pendanaan pilkada bagi para calon kepala daerah.
"Karena kami tidak ingin ada pilkada yang menggunakan dana-dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Karena pengalaman empiris terjadi, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah itu karena mahal dan besarnya biaya pilkada," kata Firli dalam pemaparan Kinerja Semester I Tahun 2020, secara virtual, Selasa (18/8/2020).
Firli mengaku sudah meminta kepada Deputi Pencegahan KPK untuk melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pilkada serentak. Diantaranya yakni Kemendagri, Bawaslu, dan KPU.
Jenderal bintang tiga itu berencana mendatangi langsung para calon kepala daerah yang akan maju dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Kedatangannya untuk menanyakan fakta integritas para calon.
"Kami berlima pimpinan akan bagi tugas untuk datang ke daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada," kata Firli.
"Apa tugasnya? Tugasnya bersama-sama dengan kementerian dalam negeri, bawaslu dan KPU. Meminta fakta integritas dari para calon yang ikut kontestasi pilkada," Firli menambahkan.
Sebelum mendatangi langsung para calon-calon kepala daerah, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan rapat bersama dengan KPU, Bawaslu, Kemendagri serta partai politik pengusung para calon kepala daerah, secara virtual.
"Kami ingin sampaikan bahwa pilkada bukan tujuan, tapi pilkada adalah sarana memilih para pemimpin yang dipercaya oleh rakyat dengan tidak menggunakan dana atau money politic," tutup Firli.
Baca Juga: KPK Kerahkan 23 Satgas Khusus Awasi Rp 905 Triliun Anggaran Covid-19
Berita Terkait
-
KPK Kerahkan 23 Satgas Khusus Awasi Rp 905 Triliun Anggaran Covid-19
-
Gaji Pegawai KPK Alih Status ASN, Firli ke Kemenkeu: Jangan Ada Kegaduhan
-
Sebelum Meninggal karena Covid, Jaksa Fedrik Lebih Banyak WFH
-
KPK Klaim Selamatkan Potensi Kerugian Keuangan Pemda Sebesar Rp10,4 Triliun
-
Disebut Pahlawan Kesiangan oleh Mumtaz Rais, Ini Respons Pemimpin KPK
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Demo Mahasiswa Jadi Berkah Ramadan, Pedagang Starling Raup Cuan 3 Kali Lipat
-
Lalai Awasi Kasus Hogi Minaya, Mantan Kapolresta Sleman Dicopot dari Jabatan
-
Demo Mahasiswa di Bulan Ramadan, Polisi Turunkan Tim Sholawat untuk Pengamanan
-
Polemik Akses Musala di Cluster, Pengembang Buka Suara Usai Diusir Komisi III DPR
-
Negosiasi AS-Iran Gagal! Ancaman Perang Bisa Terjadi dalam 15 Hari ke Depan
-
AS Evakuasi Staf dan Warganya dari Israel, Isu Perang dengan Iran Memanas
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?