Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyiapkan pengawasan jelang Pilkada serentak yang akan berlangsung pada Desember 2020 mendatang.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pengawasan khusus yang dilakukan KPK terkait dengan pendanaan pilkada bagi para calon kepala daerah.
"Karena kami tidak ingin ada pilkada yang menggunakan dana-dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Karena pengalaman empiris terjadi, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah itu karena mahal dan besarnya biaya pilkada," kata Firli dalam pemaparan Kinerja Semester I Tahun 2020, secara virtual, Selasa (18/8/2020).
Firli mengaku sudah meminta kepada Deputi Pencegahan KPK untuk melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pilkada serentak. Diantaranya yakni Kemendagri, Bawaslu, dan KPU.
Jenderal bintang tiga itu berencana mendatangi langsung para calon kepala daerah yang akan maju dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Kedatangannya untuk menanyakan fakta integritas para calon.
"Kami berlima pimpinan akan bagi tugas untuk datang ke daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada," kata Firli.
"Apa tugasnya? Tugasnya bersama-sama dengan kementerian dalam negeri, bawaslu dan KPU. Meminta fakta integritas dari para calon yang ikut kontestasi pilkada," Firli menambahkan.
Sebelum mendatangi langsung para calon-calon kepala daerah, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan rapat bersama dengan KPU, Bawaslu, Kemendagri serta partai politik pengusung para calon kepala daerah, secara virtual.
"Kami ingin sampaikan bahwa pilkada bukan tujuan, tapi pilkada adalah sarana memilih para pemimpin yang dipercaya oleh rakyat dengan tidak menggunakan dana atau money politic," tutup Firli.
Baca Juga: KPK Kerahkan 23 Satgas Khusus Awasi Rp 905 Triliun Anggaran Covid-19
Berita Terkait
-
KPK Kerahkan 23 Satgas Khusus Awasi Rp 905 Triliun Anggaran Covid-19
-
Gaji Pegawai KPK Alih Status ASN, Firli ke Kemenkeu: Jangan Ada Kegaduhan
-
Sebelum Meninggal karena Covid, Jaksa Fedrik Lebih Banyak WFH
-
KPK Klaim Selamatkan Potensi Kerugian Keuangan Pemda Sebesar Rp10,4 Triliun
-
Disebut Pahlawan Kesiangan oleh Mumtaz Rais, Ini Respons Pemimpin KPK
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
Terkini
-
Bukan Buang Duit, Ini Alasan Sewa Mobil Dinas Tangsel Lebih Hemat Ketimbang Beli
-
Kapolri Temui Jaksa Agung dan Panglima TNI, Redam Friksi Kasus Febrie Adriansyah
-
Terungkap! Motif Siswa Padang Ledakkan Bom, Dendam Dibully Sejak SD
-
Adian Napitupulu Terima Buku Anotasi KUHAP, Ini Fungsinya
-
Tragedi di Balik Tembok Pesantren: Mengurai Kasus Santri Dibakar di Lombok
-
Bupati Mojokerto Berangkatkan 30 Siswa Sekolah Rakyat ke Kediri untuk Tahun Ajaran 2026/2027
-
Rugikan Masyarakat, Gubsu Bobby Minta Pertamina Bereskan Persoalan Distribusi BBM Dalam Dua Hari
-
Menhut Raja Juli Soal Inpres Gajah: 9 Menteri Wajib Jaga Habitat Nona Seroja dan Bang Domang
-
Legislator PDIP Tegaskan RUU Perampasan Aset Jalan Terus: Kita Geber Sampai Sah!
-
Teror Bom di SD Srengseng, Wakil Ketua Komisi X Desak Polisi Usut Tuntas