Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai penambahan pasien virus corona bukan kabar butuk. Melainkan sesuatu yang menggembirakan.
Anies meminta persepsi masyarakat Jakarta dalam melihat kasus COVID-19 perlu ditata ulang. Dengan penemuan kasus baru, maka bisa dilakukan isolasi sehingga risiko penularan wabah semakin kecil.
"Kita bangun kesadaran sama-sama. Sering kali kalau dengar ditemukan kasus positif, diasosiasikan sebagai kabar buruk," kata Anies di Jakarta, Kamis (20/8/2020).
Sesungguhnya kalau ditemukan kasus positif dalam kondisi wabah artinya kabar baik.
"Karena kalau tidak ditemukan, mereka bepergian ke mana-mana menularkan wabah," katanya.
Sejauh ini, Anies mengklaim pihaknya gencar melakukan pelacakan kasus COVID-19 dengan menyasar 40 ribu penduduk Jakarta per pekan.
Jumlah yang disasar di atas standar yang diberikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sehingga tidak heran jika kasus harian di Jakarta meningkat tajam.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjelaskan apabila pelacakan terhadap warga pengidap penyakit menular itu dilakukan sekadarnya saja, maka akan berimbas fatal.
Apalagi saat ini sebagian besar kasus baru yang ditemukan adalah orang tanpa gejala.
Baca Juga: Dikritik BPOM, Unair Siap Sempurnakan Uji Klinis Obat Covid-19
"Karena dikejar, maka ketemu. Karena ketemu, angka positif jadi tinggi. Kalau mereka tidak ketemu sedang berkeliling tanpa sadar karena 2/3 tidak bergejala. Tapi kalau ketemu dengan orang tua, ketemu dengan orang yang punya penyakit bawaan, tertular, maka efeknya fatal," katanya.
Anies mengaku senang dengan tingkat kematian corona di Jakarta yang saat ini tercatat sebesar 3,6 persen.
Presentase kematian itu lebih rendah dari seluruh wilayah di Indonesia yang terimbas pandemi yang bermula dari Wuhan (China) itu.
"Alhamdulillah atas izin Allah, dengan ikhtiar itu, maka di Jakarta ini tingkat fatalitasnya separuh dari tempat-tempat lain yang mengalami wabah seperti Jakarta," katanya.
Tingkat fatalitas kata sopan dari tingkat kematian. Dalam bahasa sopannya fatalitas, ini tingkat kematian. "Karena ini bukan statistik, ini manusia, ini saudara kita," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Waspada Gejala Superflu di Indonesia, Benarkah Lebih Berbahaya dari COVID-19?
-
Anies Desak Banjir Sumatera Ditetapkan Jadi Bencana Nasional
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
Pesan Anies Baswedan untuk Relawan Muda: Demokrasi Tumbuh dari Warga yang Mau Turun Tangan
-
Gelaran Reuni Akbar 212 di Monas
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional