Suara.com - Politisi senior Amien Rais masuh terus melontarkan sindiran pedas kepada rezim pemerintahan Joko Widodo. Kali ini, mantan politisi PAN itu mengungkit soal pesta pernikahan anak Jokowi yang dianggapnya janggal.
Dilansir Hops.id -jaringan Suara.com dari video berjudul "Nepotisme Tanpa Etika" yang diunggah kanal YouTube Amien Rais Official pada Rabu (19/8/2020), Amien mengatakan bahwa presiden Jokowi terlalu berlebihan menggelar pesta untuk pernikahan puterinya.
Amien menilai bahwa Presiden Jokowi telah melanggar aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi soal pembatasan tamu undangan.
"Ketika mengadakan pesta perkawinan anak perempuannya dengan pemuda Medan, diselenggarakan pesta perkawinan tiga hari tiga malam. Aturan Menpan dan Reformasi Birokrasi yang Birokrasi yang berisi larangan menggelar resepsi secara mewah dan yang diundang tak boleh melampaui 400 orang dilanggar dengan tenang," ujar Amien Rais.
Politisi berusia 76 tahun itu lantas mencurigai bahwa aturan birokrasi itu tidak berlaku bagi Presiden Jokowi.
Amien menyebutkan perlengkapan dan tamu yang digunakan keluarga Jokowi saat menggelar pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution.
"Tujuh kereta kencana, 14 kuda poni, 23 kusir, dan kru didatangkan dari Keraton Solo. Tamu yang diundang 8 ribu orang-20 kali lebih banyak dari yang diperbolehkan pemerintahnya sendiri,"
Untuk diketahui, pada tahun 2014 KemenPAN-RB pernah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana dengan membatasi jumlah undangan resepsi pesta untuk aparatur negara maksimal 40 undangan.
Surat edaran itu juga membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1000 orang.
Baca Juga: Amien Rais CS Bentuk KAMI, PKB: Koalisi Orang-orang Kalah Pilpres
"Pesta mewah yang pasti menghabiskan uang miliaran dan sumbangan dari pengusaha dengan cara yang tidak terdeteksi oleh KPK merupakan teladan yang sungguh buruk dari Jokowi. Dia lupa asal-usul saya kira," komentar Amien Rais.
Selain pesta pernikahan putri Jokowi, Amien Rais juga menyoroti soal acara kirab presiden yang dinilainya terlalu mewah.
Pada bulan Oktober 204 lalu, Jokowi menggelar kirab dengan menaiki kereta kencana dari bundaran HI menunju Istana Negara.
"Ribuan pendukungnya mengelu-elukan dia sepanjang jalan, kereta kencana tentu berbau sok keratin dan sok kerajaan. Mungkin Pak Jokowi lupa bahwa seluruh rakyat Indonesia sesungguhnya mengamati dan memperhatikan kehidupan presidennya," tukas Amien Rais.
Berita Terkait
-
18 Menteri Kena Reshuffle Jokowi, Istana Buka Suara
-
Ikut Sekolah Partai, Gibran Ditanya Sudah Cukur atau Belum
-
Rumah Dekat Ring 1 Jokowi, Bocah 4 SD Pinjam HP Teman Buat Belajar Online
-
Giring Jadi Plt Ketum PSI, Grace Natalie Minta Restu ke Jokowi
-
CEK FAKTA: Benarkah Jokowi Menyerah dan Minta Prabowo Selamatkan RI?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut