Suara.com - Politikus PKB Abdul Kadir Karding menanggapi sejumlah tokoh nasional yang mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta.
Karding memandang koalisi tersebut berisikan para mantan pendukung paslon capres dan cawapres yang kalah pada Pilpres 2019.
Ia berujar, dideklarasikannya KAMI juga dapat dimaknai sebagai koalisi orang-orang yang kalah dalam Pilpres.
Diketahui sejumlah tokoh seperti Din Syamsudin, Gatot Nurmantyo, Amien Rais, Rocky Gerung, Refly Harun hingga Said Didu turut dalam deklarasi KAMI.
"Pendeklarasian KAMI dapat dimaknai sebagai koalisi orang-orang yang kalah dalam Pilpres. Karena kalau melihat daftar nama sebagian besar adalah orang-orang yang kecewa ketika Pilpres terdahulu. Ini artinya lanjutan. Lanjutan karena jagonya kalah," kata Karding kepada wartawan, Selasa (18/8/2020).
Menurut Karding, orang-orang di balik deklarasi KAMI bisa dikatakan tidak menjalankan demokrasi secara tepat.
Sebab, lanjut Karding, pendukung yang menjadi bagian pihak yang kalah dalam Pilpres seharusnya dapat menerima dan mengambil sikap mendukung pemerintah dalam hal-hal positif.
"Sebenarnya koalisi semacam ini karena kita tahu tujuannya sebenarnya lebih pada oposisi bagi pemerintah kalau melihat gelagatnya," katanya.
Kendati begitu, kata Karding, gerakan semisal KAMI tidak bisa dilarang karena merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Apalagi mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi.
Baca Juga: KAMI Tuntut Sidang Istimewa, Kapitra PDIP: Itu Tindakan Makar
"Di negara demokrasi tentu koalisi seperti ini tidak boleh dilarang. Tetapi harapan saya adalah pendapat atau kritik yang dilakukan mestinya harus dibarengi oleh solusi-solusi konkret. Sehingga itu menyehatakn negara kita, menyehatan demokrasi kita," ujar Karding.
Berita Terkait
-
Amien Rais Tuding Jokowi Otoriter, Anggota Fraksi PDIP: Dia Cari Perhatian
-
Bela Jokowi, Ruhut Nasihati Amien Rais Momong Cucu Saja di Rumah
-
Ucapan Ruhut ke Din Syamsuddin Nampol Banget!
-
Ngabalin Tanya ke Amien Rais: Kenapa Kebencian pada Jokowi Begitu Tinggi?
-
Sebut Jokowi Otoriter, Amien Rais Samakan dengan Kisah Firaun vs Nabi Musa
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO