Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD secara terbuka meminta kepada Kejaksaan Agung agar melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam gelar perkara kasus yang sedang ditangani Kejagung.
Permintaan Mahfud MD ini disampaikan dalam acara Mata Najwa yang ditayangkan pada Rabu (26/8/2020).
Dalam tayangan tersebut, peneliti ICW Kurnia Ramadhana dan Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta agar KPK diundang dalam gelar perkara yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam kasus-kasus besar.
"Sederhana Pak Mahfud, mengajukan permohonan saja lah," sentil Boyamin.
Boyamin menilai bahwa kekuasaan yang dipegang Mahduf MD sebagai Menkopolhukam bisa digunakan untuk memberi perintah kepada Kejaksaan Agung.
"Pak Mahfud atas kewenangan yang dimiliki memberikan arahan, mengimbau, atau memerintah Jaksa Agung untuk dalam ekspose, istilah dalam kejaksaan itu ekspose bukan gelar perkara, ketika pada posisi nanti diarakan mengundang KPK, biar menjawab keraguan ini," pinta Boyamin.
Pria asal Solo ini yakin jika Mahfud MD langsung memberi arahan kepada Jaksa Agung, maka pelaksanaannya akan lebih mudah dilakukan.
"Saya yakin kalau Pak Mahfud 'nyentil' Jaksa Agung nya, Tolong KPK itu diundang saja lah dalam ekspose. Ini sederhana dan gampang dilakukan," sambung Boyamin.
Menanggapi permintaan itu, Mahfud MD langsung memberikan pernyataan terbuka meminta kepada Kejaksaan Agung untuk mengundang KPK dalam ekspose kasus-kasus besar.
Baca Juga: Mahfud MD Sempat Merasa Ada Kejanggalan soal Kebakaran Kejagung
"Melalui ini forum saya sampaikan. Saya juga minta Kejaksaan Agung, KPK kan minta diundang ekspose nya. Diundang saja kenapa? Kalau benar jangan takut," kata Mahfud MD yang dudu di balik meja kerjanya.
Mahfud MD juga mengatakan akan menyampaikan lagi permintaan mengundang KPK itu kepada Kejaksaan Agung.
"Besok akan saya sampaikan lagi apa yang harus saya sembunyikan dari ini," kata Menteri asal Sampang tersebut.
Mendengar pernyataan Mahfud MD, Boyamin lantas mengeluarkan pertanyaan terakhir guna mendapat ketegasan.
"Prof setuju Kejagung mengundang KPK dalam gelar perkara?" tanya Boyamin
"Amat sangat setuju," jawab Mahfud MD tegas.
Berita Terkait
-
Mahfud MD Sempat Merasa Ada Kejanggalan soal Kebakaran Kejagung
-
9 Pegawai dan 1 Tahanan Positif Corona, KPK Kembali Gelar Tes Swab
-
Ace: Seharusnya Seorang Amien Rais Tidak Sembarangan
-
Korupsi PT Dirgantara Indonesia, KPK Periksa Tiga Purnawirawan TNI AD
-
Jaga Independensi, Kejagung Diminta Serahkan Kasus Jaksa Pinangki ke KPK
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu