Suara.com - Pelarian 11 tahun terpidana kasus hak tagih atau cessie Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra berakhir pada Kamis, 30 Juli 2020. Dia ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia oleh Bareskrim Polri bekerjasama dengan kepolisian Negeri Jiran itu.
Penangkapan buronan kelas kakap Kejaksaan Agung RI itu bukan perkara mudah. Bareskrim Polri terlebih dahulu melakukan kerja sama police to police selama sepekan dengan Polisi Diraja Malaysia sebelum akhirnya menangkap sang 'Joker'.
"Djoko Tjandra ini memang licik dan sangat pandai. Dia kerap berpindah-pindah tempat. Tapi, alhamdulillah berkat kesabaran dan kerja keras tim, Djoko Tjandra berhasil diamankan," kata Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Jumat (31/7).
Surat Sakti
Sebelum ditangkap, nama Djoko Tjandra mencuat lagi setelah diketahui mendaftarkan Peninjauan Kembali atau PK kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020.
Tak sekadar mendaftarkan PK, di hari yang bersamaan Djoko Tjandra lebih dahulu membuat KTP elektronik atau e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tanpa terdeteksi oleh aparat penegak hukum.
Hal itu bukanlah tanpa sebab, belakangan diketahui Djoko Tjandra dapat melenggang bebas keluar masuk Indonesia karena mengantongi surat jalan palsu alias surat sakti. Surat tersebut diduga diterbitkan oleh eks Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo.
Jenderal bintang satu itu bahkan disebut sempat mengawal langsung Djoko Tjandra dan kuasa hukumnya Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dari Bandara Halim Perdanakusuma ke Pontianak Kalimantan Barat untuk balik ke Malaysia menggunakan pesawat jet pribadi sewaan.
Buntut dari hal itu kekinian Brigjen Pol Prastijo, Anita Kolopaking dan Djoko Tjandra telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara kasus surat jalan palsu.
Baca Juga: Jalani Reka Ulang Kasus Suap, Irjen Napoleon Sempat Emosi
Red Notice
Selain mengantongi surat sakti, Djoko Tjandra dapat melenggang bebas keluar masuk Indonesia sebagai buronan tanpa terdeteksi ternyata lantaran namanya telah terhapus dari daftar red notice Interpol.
Nama Djoko terhapus dari daftar red notice sejak 2014. Kemudian, pada 5 Mei 2020, Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Nugroho Wibowo melayangkan surat ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memberitahu mengenai penghapusan nama Djoko Tjandra dari red notice.
Gegara hal itu, Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz pun mencopot Brigjen Pol Nugroho dan Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte dari jabatannya. Irjen Pol Napoleon dicopot dari jabatannya lantaran dinilai lalai mengawasi bawahannya.
Gratifikasi
Di balik perkara kasus penerbitan surat sakti hingga penghapus red notice Djoko Tjandra akhirnya terungkap adanya dugaan gratifikasi atau suap.
Berita Terkait
-
Jalani Reka Ulang Kasus Suap, Irjen Napoleon Sempat Emosi
-
Seret 2 Jenderal dan Jaksa, Aset-aset Milik Djoko Tjandra Mesti Diusut!
-
Alasan Jaksa Pinangki Ogah Diperiksa Polisi
-
Polri Gelar Rekonstruksi Kasus Suap Djoko Tjandra Selama 7 Jam
-
Ngaku Tak Kenal Tommy, Irjen Napoleon Sangkal Terima Suap Djoko Tjandra
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT