Suara.com - Pemilik akun Twitter @Tiara2796 pada Rabu (26/8/2020) mengunggah sebuah cuitan yang berisi video pengibaran bendera bertuliskan kalimat tauhid.
Cuitan dari @Tiara2796 tersebut menggambarkan seolah-olah tampak bahwa peristiwa pengibaran bendera tauhid tersebut belum lama terjadi.
Unggahan tersebut telah diretweets lebih dari 225 kali dan disukai oleh lebih dari 308 pengguna Twitter. Tidak hanya itu, unggahan ini juga dilihat lebih dari 5.000 kali.
Berikut isi narasinya:
“Ya tuhan
Tolong pak
@DivHumas_Polri
ini membeberkan sifat aslinya pak, tangkap mereka, jgn sampai yg lain memprovokasi yg lain !!!
#WaspadaEksHTI”
Lantas benarkah klaim tersebut?
Penjelasan
Berdasarkan penelusuran Turnbackhoax.id -- Jaringan suara.com, Jumat (28/8/2020), klaim yang atas video tersebut merupakan klaim yang salah.
Pasalnya, video pengibaran bendera berkalimat tauhid tersebut merupakan video lama, yakni pada 26 Oktober 2018 silam. Adapun aksi yang disebut 'aksi bela bendera tauhid' tersebut terjadi di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan Lapangan Sintuwu Maroso.
Baca Juga: CEK FAKTA: Gatot Nurmantyo Mau Beri Rp 5 Juta Per Orang Jika Jadi Presiden?
Pada kesempatan tersebut, diceritakan bahwa ada salah satu peserta aksi yang secara spontan menurunkan bendera merah putih dan menggantinya dengan bendera tauhid.
Hal tersebut kemudian direspon langsung oleh Kapolres Poso yang memperingatkan massa untuk menurunkan bendera hitam tersebut. Setelahnya, bendera hitam tersebut diturunkan masa dan bendera merah putih dinaikkan kembali.
Sebagai tambahan, Pemerintah Indonesia sendiri telah resmi membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) pada 19 Juli 2017 silam. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Freddy Harris telah menjelaskan pencabutan badan hukum organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017. Keputusan pembubaran HTI merupakan hasil sinergi badan pemerintah yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan.
Kesimpulan
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa klaim atas video dan narasinya tersebut merupakan klaim yang salah. Video tersebut adalah video lama yang diberi narasi tidak tepat agar terlihat seperti kejadian baru.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Viral Taiwan Resmi Larang Indomie Soto Banjar Usai Temukan Kandungan Berbahaya
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
Terkini
-
Menkeu Purbaya Sudah Tegur Putranya Gara-Gara Unggahan Viral Soal "Agen CIA": Masih Kecil!
-
Drama CEO Malaka Project vs TNI Berakhir Damai, Tak Ada Lagi Proses Hukum untuk Ferry Irwandi?
-
Mengenal Sushila Karki, Nenek 73 Tahun Pilihan Gen Z yang Jadi PM Wanita Pertama Nepal
-
Sambangi DIY, Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Siskamling dan Pastikan Situasi Kamtibmas Aman
-
Menpar Widiyanti Jamin Pariwisata Bali Aman Pascabanjir, Aktivitas Wisata Berjalan Normal
-
Zita Anjani Diduga Kerap Mangkir dari Acara Penting, Pantas Dicopot dari Utusan Khusus Presiden?
-
Musim Hujan 2025/2026 Maju, BMKG Ingatkan Risiko Banjir hingga Demam Berdarah
-
BMKG: Musim Hujan 2025/2026 Datang Lebih Awal, Waspada Banjir dan Longsor
-
Viral Video Prabowo Tayang di Bioskop, Mensesneg: Lumrah Selama Tak Langgar Aturan
-
Hadapi 'Gender Trap', Menteri PPPA Desak Polwan Diberi Peran Lebih di Posisi Strategis