Suara.com - Komika Bintang Emon turut resah dengan adanya gugatan tentang pelarangan siaran langsung sosial media oleh sebuah stasiun televisi swasta.
Melalui sebuah video singkat berdurasi 1 menit 36 detik itu, komika bernama asli Gusti Bintang Mahaputra itu memberi sindiran atas keresahannya.
Video tersebut merupakan sebuah video parodi terbaru Bintang Emon yang ia unggah lewat Twitter-nya pada Minggu (30/8/2020).
Ia berpura-pura melakukan sebuah siaran live dengan mengulas kripik pangsit. Namun siaran itu mendapat teguran oleh seseorang di balik layar ponselnya.
"Kok bisa-bisanya Pak, saya cuma mencet tombol live Pak, bukan tombol rudal," kata Bintang dengan gaya khasnya.
Ia lantas menyinggung soal topik yang dibicarakan dalam siaran live tersebut tidak berpotensi mengancam kepentingan negara.
"Ini saya ngobrol tentang pangsit doang Pak, enggak ada ngerugiin-ngerugiin. Makar, ngerugiin negara enggak ada Pak, begini doang Pak," sindir Bintang Emon.
Tak hanya soal keganjilan pelanggaran hak siar yang dijadikan delik dalam gugatan tersebut, Bintang Emon juga menyoroti tentang kondisi sel penjara nantinya jika banyak masyarakat yang tersandung kasus hanya gegara melakukan siaran langsung tanpa izin.
"Ini kalau sel penuh gegara orang kayak saya yang cuma nge-live doang, gimana nasibnya yang lebih berat di penjara Pak, yang nge-balak hutan, yang koruptor, gimana nasibnya masa kalah sama kalangan kayak kita, enggak enak kita Pak," kata Emon.
Baca Juga: Agar Tak Dilaporkan, Begini Penempatan Kata Anjay yang Tepat
Di penghujung videonnya, Bintang Emon menyampaikan pesan sindiran agar masyarakat lebih banyak menonton televisi.
Di tengah pesan itu lah, dia tak sengaja mengatakan kata 'anjay' yang langsung 'ditembak' sebagai pelanggaran pasal baru.
Simak video keresahan Bintang Emon tersebut DI SINI.
Diketahui, stasiun televisi swasta RCTI dan iNews yang mengajukan uji materi itu menyebut pengaturan penyiaran berbasis internet dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ambigu dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Pemohon meminta agar penyedia layanan siaran melalui internet turut diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Sementara itu, Komnas Perlindungan Anak meminta masyarakat untuk setop menggunakan kata gaul 'Anjay'. Melalui surat yang disebarkan pada 29 Agustus 2020 lalu, kata tersebut dianggap dapat 'merendahkan martabat seseorang'.
"Istilah tersebut (anjay) adalah salah satu bentuk kekerasan verbal dan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana," tulis surat yang ditandatangi oleh Ketua Umum Komnas PA, Arist Merdeka Sirait tersebut.
Berita Terkait
-
Agar Tak Dilaporkan, Begini Penempatan Kata Anjay yang Tepat
-
Gugatan RCTI Soal Live, Hilmi: Tak Ikuti Dunia Berubah, Siap-siap Hancur
-
Dibully Warganet Terkait Anjay, KPAI Buka Suara
-
Dilarang Komnas PA, Pemuda Ini Malah Iseng Bilang Anjay Sampai 100.000 Kali
-
Ustaz Hilmi Dicaci Buzzers Lebih Sadis dari Anjay, Dibalas Pakai Cinta
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Nostalgia Masa Kecil Rano Karno, Trem Bakal Hidup Lagi di Kawasan Kota Tua Jakarta
-
Pramono Bantah Isu IKJ Pindah ke Kota Tua, Siapkan Ruang Ekspresi Seni ala Amsterdam
-
Skandal Foto AI di JAKI: Kronologi hingga Pencopotan Lurah Kalisari
-
Polri Bongkar Kasus BBM dan LPG Subsidi, Boni Hargens: Respons Cepat Hadapi Krisis Energi Global
-
Meski Mudik 2026 Lebih Lancar, DPR Masih Temukan Masalah di Pelabuhan dan Rest Area Tol
-
Dubes Arab Saudi Temui Megawati, Minta Peran Aktif untuk Perdamaian Timur Tengah
-
Usulan BNN Soal Larangan Vape, DPR: Kalau Memang Ada Risetnya, Itu Bagus
-
Pimpin Revitalisasi Kawasan, Rano Karno Bakal Berkantor di Kota Tua
-
TAUD Ungkap Ada 16 Terduga Pelaku Sipil di Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus