Suara.com - Pemerintah bakal meluncurkan program bantuan sosial (bansos) berupa beras. Bansos tersebut akan diberikan khusus kepada 10 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Peluncuran program bansos beras itu rencananya akan diselenggarakan pada Rabu (2/9/2020) di Jakarta.
Dinas Sosial di seluruh Indonesia, pihak Bulog dan para transporter akan hadir dalam acara itu untuk menyalurkan beras langsung kepada penerima PKH.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan kepada seluruh pihak terkait agar dapat memastikan proses penyaluran bansos beras di lapangan berjalan baik.
Hal itu disampaikan Muhadjir dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Bansos Beras bersama Mensos, perwakilan Bulog, Dinsos, dan para transporter melalui video conference di Jakarta, hari ini.
"Intinya ini suatu langkah yang luar biasa. Tinggal bagaimana nanti memastikan apa yang sudah dicetak biru itu di lapangan berjalan seperti yang diharapkan. Yang paling penting perlu diantisipasi kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki," kata Muhadjir.
Muhadjir mengingatkan mekanisme penyaluran bansos beras di lapangan jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial.
Nantinya para transporter akan membagikan beras harus memegang data penerima PKH, termasuk memahami karakteristik secara geospasial.
Muhadjir juga meminta kepada pihak Bulog untuk memastikan ketersediaan beras di gudang berkualitas medium dan berbobot tepat 15 kg.
Baca Juga: Ada Festival Pangan Non-Beras di Banyuwangi, Apa Saja Isinya?
"Saya mohon juga ada pemetaan yang sudah konkret, tidak masih dalam bentuk rancangan. Berapa armada yang dibutuhkan di masing-masing daerah, termasuk daerah PKH yang sulit diakses. Itu mohon betul-betul diperhitungkan terutama wilayah Indonesia di kepulauan. Jumlahnya berapa ini harus dipikirkan betul," ucapnya.
Menteri Sosial Juliari Batubara menambahkan bahwa program bansos beras untuk PKH akan dilakukan dalam tiga bulan mulai Agustus hingga Oktober 2020. Adapun anggaran yang telah disiapkan untuk merealisasikan program tersebut mencapai lebih dari Rp 5 triliun.
"Penyalurannya akan kita mulai besok, sekaligus Agustus-September dua bulan yaitu 15 kg dan 15 kg. Bulan depan baru 15 kg lagi. Program ini kita luncurkan sesuai arahan Presiden terkait percepatan realisasi anggaran khususnya yang masuk dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," ujar Juliari.
Berita Terkait
-
Promo Harga Diskon Hari Ini: Minyak Goreng, Beras, Susu dan Banyak Lagi
-
Ada Festival Pangan Non-Beras di Banyuwangi, Apa Saja Isinya?
-
Menko PMK: Rokok Menciptakan Ketidakadilan di Indonesia
-
Kurangi Beban Penerima Manfaat, Kemensos segera Salurkan Bansos Beras
-
Promo Harga Diskon Hari Ini: dari Susu, Minyak Samin hingga Beras
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam
-
Kritik Tajam ke Prabowo Soal IKN: Politisi PDIP Minta Stop Pembangunan Baru, Fokus Ini!
-
Mahfud MD Sebut Jaksa Tidak Fair dalam Kasus Nadiem Makarim, Ini Alasannya
-
Ini 5 Fakta Kerusakan Hutan di Indonesia yang Jadi Sorotan Dunia
-
Komisi III DPR Perjuangkan Nasib Hakim Ad Hoc dengan Syarat Mutlak Jangan Mogok Sidang
-
KPK Ungkap Istilah Uang Hangus dalam Kasus Gratifikasi Eks Sekjen MPR