Suara.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan rokok merupakan salah satu instrumen pencipta ketidakadilan di Tanah Air. Pernyataan itu disampaikannya dalam diskusi daring dengan tema "Tingkat Prevalensi Peningkatan Merokok pada Kategori Anak di Indonesia: Efek Harga dan Efek Teman Sebaya" di Jakarta, Kamis (27/8/2020).
"Rokok ikut andil menciptakan ketidakmerataan," katanya.
Sebab, kata Muhadjir, para perokok adalah masyarakat ekonomi menengah dan sebagian besar merupakan kelas bawah. Sementara yang mendapatkan keuntungan finansial secara ekonomis adalah sekelompok kecil, yaitu industri rokok. Situasi itu semakin menciptakan ketidakadilan yang tinggi di Indonesia.
"Salah satu perintang untuk memajukan kebudayaan juga menyangkut kebiasaan merokok," ujarnya.
Menurutnya perilaku merokok bisa mengurangi nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Kemenko PMK memiliki kepentingan dalam upaya menekan, mengurangi, bahkan kalau bisa menghapuskan penggunaan rokok di kalangan masyarakat.
Ia menuturkan dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden terdapat tiga poin yang terkait erat dan menjadi program utama Kemenko PMK, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia dan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Poin ketiga, yaitu kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
"Ketiga misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut berkaitan langsung dengan persoalan rokok," terangnya.
Berbicara pada peningkatan kualitas manusia Indonesia, rokok ikut ambil bagian sebagai perintang atau penjebak dari peningkatan kualitas manusia Indonesia.
Kemudian menyangkut pembangunan yang merata dan berkeadilan juga sama, dimana rokok ikut andil menciptakan ketidakmerataan karena perokok-perokok tersebut sebagian besar kelompok menengah ke bawah. [Antara]
Baca Juga: Ekonomi Warga Halmahera Bergerak Berkat Kawasan Industri Weda Bay
Berita Terkait
-
Motul Indonesia Lakukan Penyesuaian Harga Pelumas Sebagai Respon Hadapi Situasi Geopolitik Global
-
Katanya Kota Industri, Gaji Buruh Cilacap di Bawah UMK
-
SIG Bukukan Laba Rp80 Miliar pada Kuartal I 2026, Penjualan Semen Naik di Tengah Tekanan Industri
-
Wacana Layer Baru Cukai Rokok: Ancaman Nyata bagi Industri Legal dan Nasib Buruh
-
Presiden Prabowo: Hilirisasi Kunci Kebangkitan dan Kemakmuran Bangsa
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP POCO RAM Besar dan Kamera Bagus, Cek di Sini!
- Promo Alfamart Hari Ini 30 April 2026, Tebus Suka Suka Diskon 60 Persen
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Sepatu Lari Diadora Diskon 50 Persen di Sports Station, Harga Jadi Rp200 Ribuan
- 5 Cushion Matte untuk Menutupi Bekas Jerawat dan Noda Hitam, Harga Terjangkau
Pilihan
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
Terkini
-
Misteri Kematian Dokter Internship dr. Myta, Kemenkes Didesak Lakukan Investigasi Menyeluruh
-
Hubungan Memanas, Militer Iran Klaim Miliki Bukti AS Siapkan Konflik Baru
-
Arief Pramuhanto Disebut Korban Kriminalisasi Terberat, Pengacara: Tak Ada Aliran Dana
-
Skandal Chromebook, Prof Suparji: Langkah JPU Tuntut Penjara Ibrahim Arief Tepat
-
Sentil 'Akal-akalan' Aplikator, Driver Ojol: Potongan Terasa 30 Persen, Berharap pada Perpres Baru
-
May Day 2026, Menaker Yassierli Tegaskan Negara Komitmen Lindungi Pekerja hingga ke Tengah Laut
-
Tak Ditemui Pemerintah karena Demo di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Bubarkan Diri Janji Balik Lagi
-
Tak Puas Sampaikan Aspirasi di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Sempat Bakar Ban Coba Terobos Barikade
-
Momentum Hardiknas, BEM SI Demo di Patung Kuda Sampaikan 10 Tuntutan, Ini Isinya
-
Megawati Ingatkan Republik Milik Bersama, Tolak Alasan Biaya Mahal untuk Ubah Sistem Pemilu