Suara.com - Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menganggap pemerintah sekarang ini hanya fokus dalam membereskan urusan ekonomi. Jika memang demikian, kata Pandu, maka ia menyarankan agar pandemi corona dilupakan.
Salah satu tindakan menonjol yang membuat pemerintah terlihat hanya memedulikan ekonomi adalah dengan membuat libur panjang 16-23 Agustus lalu. Presiden Joko Widodo meneken cuti bersama agar waktu libur lebih panjang.
Pandu menilai Pemerintah sengaja mendesain libur panjang agar masyarakat bepergian untuk pariwisata. Dengan demikian, maka banyak lokasi liburan yang ramai dan ekonomi kembali bergerak.
"Jadi masyarakat itu dibuat hari libur kejepit, supaya pariwisatanya laku. Kalau orang berpergian hotel laku, kuliner laku, memang disengaja. Jadi konsekuensinya ya terjadi peningkatan," ujar Pandu saat dihubungi Suara.com, Rabu (2/9/2020).
Menurutnya risiko penularan corona saat tempat wisata ramai sudah bisa terlihat sejak jauh hari. Namun Pemerintah disebutnya tidak terlalu peduli karena hanya memikirkan masalah ekonomi.
"Kalau gitu enggak usah ada hari libur. Tapi kan pemerintah kan bukan mau mengendalikan pandemi," jelasnya.
Tindakan menyatukan gugus tugas penanganan Covid-19 dengan komite pemulihan ekonomi juga disebutnya tak memberikan dampak banyak bagi pencegahan penularan corona. Sebab fokusnya hanyalah membuat Indonesia terhindar dari keterpurukan ekonomi.
Ia mengaku sudah memberikan saran kepada Pemerintah agar tidak melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lebih jauh. Namun keputusan yang diambil malah sebaliknya.
"Kita mau nyuruh pemerintah gimana, pemerintah kan punya akal, punya ide, punya duit, disaranin kayak gini enggak mau, yaudah deh sekarang, maunya apa, terserah deh, gitu," tuturnya.
Baca Juga: Strategi Anies Dianggap Konyol, Ferdinand: Nies, Tegas Dong, Berani Nggak?
Karena itu, ia menilai jika Pemerintah hanya peduli pada situasi ekonomi, maka lebih baik lupakan cara mengendalikan pandemi. Semua sektor kembali dibuka dan masyarakat bisa berkegiatan seperti biasa.
"Jadi sekarang tuh ekonomi jadi panglima, makanya saya juga kalau mau ekonomi jalan yaudah ekonomi saja deh. Pandemi lupakan aja," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Strategi Anies Dianggap Konyol, Ferdinand: Nies, Tegas Dong, Berani Nggak?
-
Video Simulasi Buktikan Face Shield Tidak Efektif Cegah Penularan Covid-19
-
Komisi IX dan Pemerintah Komitmen Kembangkan Vaksin Covid-19
-
Penambahan Pasien Corona Paling Banyak di Jonggol Kemarin, Ini Data Lengkap
-
Dampak Covid-19, Bella Shofie Putuskan Berhijab dan Perdalam Agama Islam
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO