Suara.com - Kapasitas Rumah Sakit (RS) rujukan penanganan corona di DKI Jakarta belakangan membludak hingga 77 persen tempat tidurnya (bed) telah terisi.
Salah satu penyebabnya disinyalir karena beberapa RS swasta sempat mengurangi bed khusus pasien Covid-19.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti membenarkan hal ini. Menurutnya alasan RS swasta mengurangi kapasitasnya karena banyak pasien non-corona yang harus ditangani.
"Karena kan yang non-covid juga sudah mulai harus yang kemarin terjadwal selektif harus segera dituntaskan," ujar Widyastuti di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (2/8/2020).
Ia menyebut berbagai kegiatan medis lain seperti operasi juga membuat banyak kapasitas bed yang harus diisi. Karena itu para pengelola RS swasta memutuskan untuk mengurangi bed khusus corona.
"Karena sudah tertunda dengan kegiatan-kegiatan operasi dan sebagainya," jelasnya.
Kendati demikian, ia menyebut saat ini pihak RS swasta sudah mulai menambah kapasitas bed khusus corona. Bahkan juga ada RS swasta yang baru menjadi rujukan corona.
"Poinnya adalah ada beberapa RS swasta yang sudah oke bergabung untuk jadi tambahan penerima Covid," jelasnya.
Sejauh ini, kata Widyastuti, ada 67 RS yang menangani pasien corona. Dengan penambahan RS baru, maka kapasitas untuk menangani pasien corona akan bertambah.
Baca Juga: Kasus Membludak, Ranjang Pasien RS di Jakarta Bakal Diubah Khusus Corona
"Dari 67 ada RSUD-nya, BUMN, vertikal, tni polri dan swasta. Nah ini RS swastanya bertambah," katanya.
Ia tidak merincikan berapa jumlah RS baru yang akan menjadi rujukan. Namun ia menargetkan kapasitas RS akan berada di bawah angka 60 persen atau sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
"Tapi poinnya bahwa kita kejar, menjaga supaya di posisi BORnya di 60 persen atau di bawah 60 persen," pungkasnya.
Tak Ideal
Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengungkapkan bahwa kondisi rumah sakit di DKI Jakarta sudah mulai tidak ideal akibat peningkatan kasus covid-19 yang terjadi belakangan.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan per 28 Agustus 2020 kemarin tercatat 69 persen tempat tidur di 67 rumah sakit rujukan se DKI sudah penuh, padahal idealnya adalah 60-80 persen.
Berita Terkait
-
Nggak Perlu Lompat Pagar lagi, Kini di Stasiun Cikini Ada Pelican Crossing
-
Atasi BABS, Pemprov DKI Bangun Septic Tank Komunal dan Pasang Biopal di Permukiman Padat
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
Pramono Anung Bantah Isu Tarif Parkir Jakarta Naik Jadi Rp30 Ribu/Jam: Itu Hoaks!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah