Suara.com - Kosovo, sebuah negara mayoritas Muslim di Balkan, pada Jumat (4/9/2020) mengumumkan mengakui kedaulatan Israel. Tak hanya itu, kedutaan besarnya untuk negara Yahudi itu akan dibuka di Yerusalem.
Keputusan itu diumumkan berbarengan oleh Kosovo dan Serbia. Pada dekade pertama 2000an, Kosovo berperang melawan Serbia untuk merebut kemerdekaannya. Tetapi pada pekan ini, berkat bantuan Amerika Serikat, dua negara itu berhasil menormalisasi hubungan ekonomi.
Setelah dibantu AS, kedua negara serempak mengumumkan akan mengakui kedaulatan Israel dan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Serbia mengatakan akan memindahkan kantor kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa Serbia akan menjadi negara Eropa pertama yang memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, mengikuti jejak Amerika Serikat sekitar tiga tahun lalu. Kedutaan Serbia di Yerusalem akan resmi beroperasi pada Juli 2021.
Sementara Kosovo juga akan mendirikan kedutaannya di Yerusalem. Sebagai gantinya, Kosovo juga akan diakui sebagai negara berdaulat oleh Israel.
Ini adalah kabar gembira bagi Israel dalam bidang diplomasi dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya pada Agustus Uni Emirat Arab mengumumkan mengakui kedaulatan Israel dan akan membuka hubungan diplomatik. UEA menjadi negara Teluk pertama yang mengakui kedaulatan Israel.
Adapun Palestina bereaksi sinis terhadap pengumuman Kosovo dan Serbia itu. Palestina menilai perkembangan ini adalah bagian dari ulah Presiden AS, Donald Trump, agar terpilih kembali sebagai presiden dalam pemilihan umum November mendatang.
"Palestina telah menjadi korban ambisi Donald Trump, yang timnya akan melakukan apa saja, meski harus merusak perdamaian, agar terpilih kembali," tulis Saeb Erekat, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Twitter.
"Ini sama saja seperti kesepakatan antara UEA - Israel, sama sekali tak ada hubungannya dengan perdamaian di Timur Tengah," lanjut dia.
Baca Juga: Kesepakatan Damai Israel - UEA Dinilai Khianati Islam dan Warga Palestina
Berita Terkait
-
Sama-sama 'Somali' Beda Nasib: Di Mana Letak Somaliland dan Apa Bedanya dengan Somalia?
-
Israel Jadi Negara Pertama di Dunia Akui Kemerdekaan Somaliland, Dunia Arab Murka
-
Meski Ada Israel, Airlangga Ngotot Indonesia Tetap Masuk Keanggotaan OECD
-
Pemerintah Tolak Bantuan Asing, Gubernur Aceh Khawatir Korban Bencana Meninggal Kelaparan
-
Bantah Tudingan Pro-Zionis, Gus Yahya Beberkan Fakta Pertemuan dengan Netanyahu
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
Terkini
-
Mendagri: Pemerintah Siapkan Bantuan Renovasi dan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra
-
Kemendagri Kirim 1.054 Praja IPDN ke Aceh untuk Pulihkan Desa Terdampak Bencana
-
Profil Amal Said, Dosen Viral Ludahi Pegawai Kasir Terancam Dipenjara
-
Bundaran HI Siap Sambut Tahun Baru 2026, Panggung Hampir Selesai
-
Darurat Sampah Nasional Bukan Sekadar Masalah Infrastruktur, Tapi Krisis Perilaku Masyarakat
-
Begini Kata Hasto Soal Sejumlah Ketua DPD PDIP Masih Rangkap Jabatan di Partai
-
Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota, Arus Arah Slipi Macet Panjang hingga 4 Kilometer!
-
Bukti Kehadiran Negara, Kemen PU Turun Langsung Bersihkan Pesantren Darul Mukhlisin
-
Waketum PAN Sebut Pilkada Lewat DPRD Layak Dipertimbangkan: Bisa Tekan Politik Uang dan Dinasti
-
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Singgung Sila ke-4: Pilkada Lewat DPRD Layak Dikaji dan Konstitusional