- Habib Bahar bin Smith ditetapkan tersangka oleh Polres Tangerang Kota atas dugaan penganiayaan pada 21 September 2025 di Tangerang.
- Penetapan tersangka dikonfirmasi Polda Metro Jaya berdasarkan hasil gelar perkara dan surat SP2HP tertanggal 30 Januari 2026.
- Bahar dijerat pasal berlapis termasuk kekerasan bersama-sama dan penganiayaan, dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka pada 4 Februari 2026.
Suara.com - Polda Metro Jaya mengonfirmasi Habib Bahar bin Smith telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang ditangani Polres Metro Tangerang Kota.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan penetapan status hukum tersebut. Namun, ia menyebut detail teknis perkara akan dijelaskan lebih lanjut oleh penyidik di tingkat polres.
“Iya, benar ditetapkan sebagai tersangka. Tapi secara detail materi nanti kami akan komunikasikan dengan Polres Metro Tangerang Kota,” kata Budi, Senin (2/2/2026).
Berikut empat fakta penting dalam kasus ini:
1. Berawal dari Acara Keagamaan di Tangerang
Peristiwa yang menyeret nama Bahar terjadi pada 21 September 2025 di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, saat ia menghadiri sebuah acara keagamaan.
Korban berinisial R, yang diketahui merupakan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser), datang untuk mengikuti kegiatan dan mendengarkan ceramah. Situasi berubah tegang ketika korban berusaha mendekat untuk bersalaman.
Korban disebut dicegah oleh tim pengawal. Tak lama kemudian, ia diduga dibawa ke sebuah ruangan dan mengalami tindakan kekerasan secara bersama-sama. Akibat kejadian itu, korban dilaporkan mengalami sejumlah luka fisik.
2. Status Tersangka Ditetapkan Lewat Gelar Perkara
Baca Juga: Kronologi Habib Bahar Jadi Tersangka: Dijerat Pasal Berlapis, Dijadwalkan Diperiksa 4 Februari
Polres Metro Tangerang Kota resmi menetapkan Bahar sebagai tersangka setelah melalui proses gelar perkara.
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) bernomor
B/43/I/RES.1.24/2026/Reskrim, tertanggal 30 Januari 2026.
Kasus ini sendiri bermula dari laporan polisi dengan nomor LP/B/1395/IX/2025/SPKT/Polres Metro Tangerang Kota/Polda Metro Jaya yang dibuat pada 22 September 2025.
3. Dijerat Pasal Berlapis
Dalam kasus ini, Bahar dijerat sejumlah pasal dalam KUHP, yakni:
- Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan)
- Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan
- Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 365 KUHP. (Polisi masih mendalami unsur pidana yang terkait dengan pasal tersebut dalam konstruksi perkara.)
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat
-
Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat
-
Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time