Suara.com - Komisi Kejaksaan (Komjak) menduga adanya keterlibatan mafia hukum di balik kasus dugaan suap jaksa Pinangki Sirna Malasari.
Hal itu lantaran kasus yang berakar dari Djoko Tjandra itu melibatkan oknum aparat kepolisian, Kejaksaan, pengusaha dan juga politisi.
"Sudah kita lihat perkembangannya dalam kasus ini ya di situ ada oknum jaksa, kemudian juga ada oknum kepolisian, kemudian ada oknum pengusaha, kemudian ada oknum politisi ini kan sudah menunjukkan bahwa di sini ada dugaan kuat keterlibatan mafia atau sindikat hukum," kata Ketua Komjak, Barita Simanjuntak dalam diskusi daring, Senin (7/9/2020).
Menurut Barita, dalam kasus Jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra ini harus dijadikan ajang memberantas mafia hukum untuk menunjukkan kredibilitasnya.
Untuk itu, ia mendukung institusi atau lembaga dianggap masih punya kredibilitas seperti KPK bisa unjuk gigi.
Selain itu, Barita mengharapkan, masyarakat sipil dapat terus mengawasi penanganan perkara skandal Djoko Tjandra yang juga melibatkan dua instititusi penegak hukum yakni Kejaksaan Agung dan Polri.
"Makanya kami meminta supaya terlibat institusi yang dianggap masih punya kredibilitas dengan kontrol masyarakat ICW, MAKI ini diharapkan bisa mengawal agar proses hukum itu bisa menyentuh sampai kepada oknum-oknum makpia sindikat ini tidak main-main," tuturnya.
"Kalau sekarang yang sudah terang benderang kasus ini tidak diselesaikan secara tuntas, maka hukum itu akan kembali bermetamorfosis dengan praktik-praktik yang jauh lebih ganas."
Diketahui, pasca ditangkapnya lagi Djoko Tjandra di Malaysia, mulai terkuak pihak-pihak yang terlibat dalam pusaran kasus ini.
Baca Juga: Diperiksa Komjak, Eks Jamintel Akui Hubungi Djoko Tjandra saat Masih Buron
Dua jenderal, yakni Brigjen Prasetio Utomo dan Irjen Bonaparte Napoleon telah dijerat.
Tak hanya itu, pengacara Anita Kolopaking; Jaksa Pinangki Sirna Malasari; dan eks politikus Partai Nasdem, Andi Irfan Jaya juga ikut terseret dalam skandal Djoko Tjandra.
Sejumlah perkara yang menyeret para tersangka itu ditangani Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung RI.
Berita Terkait
-
OTT Jaksa Oleh KPK, Komjak Dorong Pembenahan Sistem Pembinaan
-
Komjak Ultimatum Kajari Jaksel: Eksekusi Silfester Matutina Sekarang, Jangan Tunda Lagi!
-
Ada Apa dengan Eksekusi Silfester? Kejari Jaksel Ungkap Alasan Rahasia ke Komjak
-
"Preseden Buruk!" Komjak Ultimatum Kejari Segera Eksekusi Silfester, Sebut PK Tak Halangi Hukuman
-
Komjak Tegaskan Kejagung Punya Bukti Lain untuk Jerat Direktur Jak TV
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA
-
Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah
-
Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?
-
Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!
-
Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat
-
Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan
-
Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai
-
Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi