Mensos Minta Ditegur KPK Jika Salahi Aturan soal Bansos Corona

Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan dana bantuan sosial (Bansos) untu warga di masa pandemi Covid-19.

Selain berkoordinasi, Juliari meminta masukan kepada KPK agar bisa mengawasi program bansos ini.

"Sampai saat ini kami diberikan tugas untuk menjelaskan program-program yang reguler maupun khusus yang anggarannya tidak sedikit. Saat ini kemensos diberikan anggaran yang cukup tinggi di antara kementerian dan lembaga," ucap Juliari dalam konferensi pers melalui Youtube KPK, Rabu (9/9/2020).

"Kami meminta masukan arahan khususnya terkait hal yang perlu kami perhatikan karena masih ada sisa waktu untuk tahun ini," sambungnya.

Apalagi, kata Juliari, kementeriannya kini tengah menjalani dua program untuk bulan ini. Maka itu, Juliari berharap KPK tetap turut mengawal dalam penanganan anggaran dana covid-19 agar tepat sasaran ke masyarakat.

"Kami berharap program yang kami jalankan tidak hanya tepat sasaran, tapi juga akuntabel dan tidak berpotensi menyalahi aturan," kata Juliari.

Juliari meminta KPK agar bisa menegur kementeriannya bila melakukan kesalahan dalam menjalankan program pemerintah pusat dalam penanganan dana bansos.

"Sesuai perintah presiden tentunya kami sangat ingin diberikan pendampingan dari semua teman-teman yang mengawal program pemerintah. Kami tentu berharap KPK berikan teguran apabila ada hal yang perlu kami perbaiki," ucap Juliari.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengaku lembaga antirasuah dipastikan akan mengawal maupun memberikan pendampingan dalam program pemerintah yang dijalankan kementerian sosial.

Baca Juga: Usai 11 Hari Isolasi, Novel Baswedan Beberkan Hasil Tes Covid-19

Menurut Lili, KPK masih menerima sejumlah keluhanan masyarakat melalui laporan Jaga Bansos milik KPK terkait laporan masyarakat terkait bansos Covid-19.

"Kami melihat masih banyak keluhan masyarakat terkait bansos. Dari Jaga Bansos sampai 4 september 2020 ada 1074-an terkait bansos. Ini ternyata yang tertinggi di DKI ,Jawa Barat dan Jawa Temgah. Ternyata dari 1074 itu keluhan yang paling banyak itu hampir mencapai 500 keluhan tentang tidak terima bantuan tapi sudah melakukan pendaftaran," kata Lili.

Lili memberikan masukan kepada Kemensos agar terus memperbaiki validasi data yang dianggap cukup penting.

"Validasi data sangat penting, untuk jumlah penerima bantuan. Validasi data utama untuk menghindari atau minimalisir keluhan," ucap Lili.

Masukan lainnya, KPK menyarankan agar kemensos juga dapat berkoneksi dengan KPK melalui Jaga Bansos agar bila ada keluhan masyarakat dapat langsung ditangani.

"Untuk minimalisir keluhan itu tadi kita sarankan kepada menteri dan jajaran bagaimana mengukir koneksi atau salah satu yang bisa bertugas ikut awasi jaga bansos sehingga keluhan bisa langsung ditindaklanjuti tidak terlalu lama tunggu diselesaikan," tutup Lili.