Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta penyelenggara Pilkada 2020 untuk disiplin protokol kesehatan sebab 45 dari 309 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan termasuk dalam zona merah corona.
Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut peta zonasi risiko ini harus benar-benar diperhatikan oleh peserta dan penyelenggara Pilkada 2020.
"Dari 309 kabupaten/kota yang mengikuti pilkada, terdapat 45 kabupaten/kota atau 14,56 persen dengan risiko tinggi. Ada 152 kabupaten/kota atau 49,19 persen daerah risiko sedang," kata Wiku dalam konferensi pers dari Istana Negara, Kamis (10/9/2020).
Sisanya, 72 kabupaten/kota atau 23,3 persen berisiko rendah, lalu zona hijau 26 kabupaten/kota atau 8,41 persen tidak ada kasus baru, dan 14 kabupaten/kota atau 4,53 persen daerah tak terdampak.
"Agar benar-benar menjaga agar pilkada tetap mematuhi protokol kesehatan demi mencegah dan menghindari klaster kasus pilkada," ucap Wiku.
Berikut 45 Kab/Kota Pelaksana Pilkada dengan Zona Risiko Tinggi (Zona Merah):
- Sumatera Utara: 1. Mandailing Natal (Pilbup), 2. Kota Binjai (Pilwalkot),3. Kota Gunungsitoli (Pilwalkot), 4. Koth Medan (Pilwalkot), 5 Kota Sibolga (Pilwalkot)
- Sumatera Barat: 1. Kota Padang (Pilgub), 2. Kota Padang Panjang (Pilgub), 3. Agam (Pilgub), 4. Kota Bukittinggi (Pilgub & Pilwalkot), 5. Kota Padang Panjang
- Riau: 1. Kuantan Singingi (Pilbup) 2. Pelalawan (Pilbup), 3. Siak (Pilbup), 4. Kota Dumai (Pilwalkot)
- Kepulauan Riau: 1. Kota Tanjung Pinang (Pilgub), 2. Kota Batam (Pilgub & Pilwalkot)
- Banten
1. Kota Tangerang Selatan (Pilwalkot) - Sulawesi Utara
1. Kota Manado (Pilgub & Pilwalkot) - Jawa Barat
1. Kota Depok (Pilwalkot) - Jawa Tengah
1. Kota Semarang (Pilwalkot) - Jawa Timur: 1. Banyuwangi (Pilbup), 2. Sidoarjo (Pilbup), 3. Kota Pasuruan (Pilwalkot)
- Bali: 1. Badung (Pilbup), 2. Bangli (Pilbup), 3. Jembrana (Pilbup), 4. Karangasem (Pilbup), 5. Tabanan (Pilbup), 6. Kota Denpasar (Pilwalkot)
- Sulawesi Selatan: 1. Kota Makassar (Pilwalkot)
- Kalimantan Selatan: 1. Barito Kuala (Pilgub), 2. Hulu Sungai Utara (Pilgub), 3. Tanah Laut (Pilgub), 4. Balangan (Pilgub & Pilbup), 5. Hulu Sungai Tengah (Pilgub & Pilbup), 6. Kotabaru (Pilgub & Pilbup)
- Kallmantan Tengah: 1. Barito Selatan (Pilgub), 2. Barito Timur (Pilgub), 3. Barito Utara (Pilgub), 4. Kota Palangkaraya (Pilgub)
- Kalimantan Timur: 1. Kutai Kartanegara (Pilbup), 2. Mahakam Ulu (Pilbup), 3. Kota Balikpapan (Pilbup), 4. Kota Bontang (Pilwalkot), 5. Kota Samarinda (Pilwalkot)
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan