Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon, menyindir hubungan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta yang dinilainya tidak kompak.
Lewat akun Twitternya @jansen_jsp, ia menyuarakan pendapatnya tersebut sehubungan dengan langkah pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.
"Jarak fisik istana dan balai kota itu sangat dekat. Jangankan naik mobil jalan kaki saja 10 menit tiba," kata Jansen, Jumat (11/09/2020).
Jansen menyebut, saat terjadi bencana seperti sekarang ini maka pemerintah pusat dan pemprov DKI Jakarta seharusnya semakin solid dan dekat bukan malah semakin jauh.
"Jika bencana saja tak bisa mempersatukan maka sudah ditaraf berbahaya kita ini sebagai bangsa," imbuhnya.
Sontak, cuitan tersebut langsung ditanggapi oleh puluhan warganet hanya dalam waktu beberapa jam saja.
"Sayangnya bang kalau solid akan terlihat ketimpangan kepemimpinan di antara dua tempat tersebut, dan sekarang pun sudah terlihat," kata pemilik akun @inudim**
"Tanya itu yang seenaknya buat kebijakan tanpa koordinasi ke pusat, pusat sibuk urusin satu Indonesia, ini baru gubernur aja gayanya uda kaya raja udah sesuka hatinya buat kebijakan. Gak tahu apa kebijakan Jakarta itu mempengaruhi nasional kalau dia kepala kampung gak apa-apa terserah," timpal akun @ADpa**
"Narasi bagus bang, tapi harus diingat UU otonomi. Jadi kepala daerah kiblatnya pemerintah pusat. Jangan buat kerajaan di daerahnya ok," sambung @Indoma***
Baca Juga: Antisipasi Ledakan Covid-19, Pemkot Solo Kaji Kebijakan Pembatasan Kegiatan
Hingga artikel ini diturunkan, kicauan Jansen Sitindaon tersebut telah disukai sebanyak 1.200 orang dan 310 retweet.
Berita Terkait
-
Sosok dan Rekam Jejak Angga Raka Prabowo yang Punya 2 Jabatan: Kepala BKP & Wamen Komdigi
-
Profil Hasan Nasbi: Kepala PCO yang Kursinya Ditempati Angga Raka Prabowo
-
Profil Indri Wulandari, Istri Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo
-
Rangkap Jabatan, Ini Sosok Angga Raka Prabowo yang Jadi Kepala BKP
-
Beda Rekam Jejak Hasan Nasbi Vs Angga Raka Prabowo yang Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu