Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan partainya absen di delapan daerah dalam Pilkada serentak 2020.
Hasto menyampaikan itu untuk mengklarifikasi data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menyebut PDIP absen di 14 daerah.
"Tepatnya, itu kita hanya absen di delapan daerah," kata Hasto usai pembukaan Sekolah Partai PDIP bagi 212 Cakada secara virtual, Minggu (13/9/2020).
Hasto merinci, delapan daerah tersebut meliputi Kota Cilegon, Kota Poso, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Maros, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Agam, dan Kota Bukittinggi.
Menurut dia, absennya PDIP di delapan daerah tersebut merupakan hal yang biasa. Sebab, setiap daerah memiliki situasi dan kondisi berbeda yang memengaruhi partai dapat mengusung calon atau tidak.
Seperti di Kota Cilegon, Provinsi Banten, PDIP hanya memiliki empat kursi DPRD. Sehingga, menurut Hasto, tidak bisa mengusung calon sendiri.
"Kota Cilegon, ya karena realitas politik seperti itu, PDI Perjuangan menerima yang penting proses konsolidasi terus berjalan," ujar Hasto.
Selain di Kota Cilegon, Hasto mengungkapkan PDIP juga hanya memiliki tiga kursi DPRD di Poso. Namun, dia berkeyakinan akan menyerahkan dukungan kepada pasangan calon yang dinilai paling memiliki karakter ideologi Pancasila.
Lebih lanjut, Hasto mengemukakan ke depannya PDIP akan terus mencoba memperbaiki diri dengan melakukan konsolidasi.
Baca Juga: Sindir Anies Depan Cakada, Hasto: Rem Gak Bisa Mendadak, Lihat Kanan Kiri
"PDI Perjuangan menang ya lima tahun. Kita gunakan kemenangan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kalah juga lima tahun. Kalau kalah, kita perbaiki dengan konsolidasi. Jadi, itu hal biasa," kata dia.
"Jadi, memang secara konstitusi, karena tidak punya kursi, kita tidak maju. Caranya bagaimana? Partai bekerja keras supaya nanti ke depan kita punya kursi. Jadi, pemilukada ini bukan hal yang kemudian menciptakan persoalan-persoalan konflik sosial," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Jabat Sekjen Kementan, Harta Mertua Dwi Sasetyaningtyas Tembus Rp3 Miliar Lebih
-
Tolak Hukuman Mati ABK Fandi Ramadan di Kasus 2 Ton Sabu, Legislator DPR: Bukan Aktor Dominan
-
Polisi Ungkap Kendala di Balik Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Konten Kreator Cinta Ruhama
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Propam PMJ Datangi SPBU Cipinang, Usut Oknum Aparat Diduga Aniaya Pegawai Hingga Gigi Copot
-
Balas Pledoi Kerry Riza, Jaksa Minta Hakim Tolak Seluruh Pembelaan Anak Riza Chalid
-
Lasarus Klarifikasi Soal Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret: Bukan Ditutup, Tapi Dibatasi
-
Penampakan Before-After TNI Bersihkan Lumpur di Rumah Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Update RUU PPRT dan Revisi UU Ketenagakerjaan di DPR, Partisipasi Publik Digelar Mulai 15 Maret
-
Tragis! Ibu di Sumbawa Tega Bakar Anak Gegara Tolak Cari Pakan Ternak