"Mari kita bekerja bersama-sama bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperbaiki kondisi ini di Jawa Tengah," ucap Wiku.
Selanjutnya kelima di Jawa Timur, kata Wiku, persentase kematiannya lebih tinggi dari nasional, yakni sebesar 7,25 persen.
Kemudian ada 35 persen kasus positif berasal dari Kota Surabaya.
"Jadi, Jawa Timur menjadi peringkat keempat dalam laju kematian tertinggi, apabila ini dikoreksi, maka kondisi nasional akan berubah besar," kata Wiku.
Keenam yakni di Provinsi Bali mengalami kenaikan kasus positif Covid-19 mingguan yang cukup signifikan selama 4 minggu berturut-turut. Bali juga menduduki peringkat keempat dari provinsi dengan insidensi kasus tertinggi, yaitu 171,39 per 100.000 penduduk.
Selain itu, di Bali juga mengalami kenaikan kematian tertinggi selama satu minggu terakhir, yakni 72 persen. Kemudian dari 9 kabupaten/kota, 6 di antaranya merupakan zona merah dan 3 berwarna orange.
Povinsi prioritas penangangan Covid-19 ketujuh yakni di Di Kalimantan Selatan.
Kalimantan Selatan mengalami kenaikan kasus positif Covid-19 sebesar 10,3 persen.
Wiku menyebut peeningkatan kasus tinggi terdapat di Kota Banjarmasin, Kabupaten Kotabaru dan kabupaten Tapin.
Baca Juga: 5 PNS Positif Corona, Kantor Wali Kota Jakarta Barat Lockdown Mulai Besok
"Angka kematiannya untuk Kalimantan Selatan yaitu 4,16 persen. Kabupaten/kota berisiko tinggi berkurang menjadi tiga kabupaten/kota. Ada 10 kabupaten/kota yang masuk zona sedang," tutur Wiku.
Provinsi prioritas kedelapan yakni di Provinsi Sulawesi Selatan. Di Sulsel terjadi peningkatan kasus Covid-19 dalam empat pekan sebelumnya.
Pada pekan terakhir mengalami penurunan sebesar 18,7 persen dari pekan sebelumnya.
Ia menjelaskan kabupaten/kota yang mengalami kenaikan kasus signifikan yaitu Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Kepulauan Selayar.
"Proporsi kematian sebesar 2,85 persen. Kota Makassar menyumbangkan 55,5 persen kematian di Sulawesi Selatan dalam pekan terakhir," tutur dia.
Provinsi prioritas kesembilan yakni Papua yang mengalami kenaikan kasus Covid-19 signifikan dalam lima pekan terakhir sebesar 43,2 persen dari pekan sebelumnya.
Berita Terkait
-
5 PNS Positif Corona, Kantor Wali Kota Jakarta Barat Lockdown Mulai Besok
-
RSKI Pulau Galang Rusak karena Puting Beliung, PKS Minta PUPR Perbaiki
-
Tambah 1.014 Orang di Hari ke-4 PSBB Jilid II, Pasien Covid DKI Jadi 59.472
-
Banyak Pejabat Meninggal karena Corona, Satgas: Virus Ini Tak Kenal Jabatan
-
Alasan Kenapa Suplemen RHT Tak Perlu Uji Klinis Untuk Dapatkan Izin BPOM
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun