Suara.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adidasmito, menyebut lebih dari lima orang kepala daerah dan pejabat publik meninggal karena terpapar Covid-19.
"Kami turut berbelasungkawa terhadap kejadian ini," ujar Wiku di Kantor Presiden, Kamis (17/9/2020).
Diketahui Kepala Daerah dan pejabat publik yang meninggal karena Covid-19 yaitu Wakil Bupati Way Kanan Edward Anthony, Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, Ketua DPRD Jepara Imam Zusdi Ghozali, Wali Kota Tanjung Pinang Syahrul, Wali Kota Morowali Utara Aptripel Tumimomor, Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani dan baru -baru ini Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.
Wiku menuturkan, pejabat yang meninggal karena virus corona diungkap ke publik sebagai bentuk transparansi. Sehingga tidak boleh ada stigma negatif kepada siapapun termasuk ke pejabat publik.
"Karena virus ini tidak mengenal jabatan, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal umur, dan tidak mengenal waktu. Siapapun bisa terkena. Dan ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia," kata dia.
Wiku menuturkan, akhir-akhir ini banyak kasus-kasus positif di lingkungan perkantoran khususnya di instansi pemerintah.
Namun klaster penyumbang kasus Covid-19 terbanyak dari klaster rumah sakit, bukan perkantoran.
"Sebenarnya sampai saat ini klaster penyumbang kasus terbanyak masih diduduki oleh RS, bukan perkantoran. Namun jumlah klaster perkantoran makin lama makin meningkat. Perlu diingat bahwa klaster adalah suatu konsentrasi atau kumpulan kasus di suatu tempat karena terjadi penularan di lokasi tersebut," ucap Wiku.
Karena itu ia mengimbau seluruh pihak yang berada di perkantoran untuk tetap waspada penularan Covid-19.
Baca Juga: Alasan Kenapa Suplemen RHT Tak Perlu Uji Klinis Untuk Dapatkan Izin BPOM
"Mohon agar semua pihak yang berada di perkantoran atau yang perjalanan menuju kantor atau pulang sebagai potensi penularan, yang berkontribusi pada kasus perkantoran, agar benar-benar dicegah agar tidak terjadi korban. Apakah dari klaster perkantoran atau lainnya yang makin lama makin tinggi," katanya.
Berita Terkait
-
Alasan Kenapa Suplemen RHT Tak Perlu Uji Klinis Untuk Dapatkan Izin BPOM
-
IDI Ungkap Masih Banyak Dokter Belum Terima Uang Insentif Covid-19
-
Duh, 80 Persen Kasus Kematian Covid-19 dari Kelompok Usia di Atas 45 Tahun
-
Waspada! Angka Penularan Covid-19 di Kota Makassar Masih Sangat Tinggi
-
Studi Canada: Virus Corona dapat Membantu Ilmuwan Melawan Kanker
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
KPK Ungkap Pengembalian Dana Haji Ilegal! Siapa Saja yang Sudah Mengaku?