Suara.com - Dalam acara Mata Najwa yang kemudian diunggah di channel YouTube Najwa Shihab, ekonom senior Faisal Basri blak-blakan mengkritik penanganan Covid-19 oleh pemerintah.
Video itu diunggah di YouTube pada Kamis (17/09/2020) dengan judul "Beda Suara dengan Pemerintah Pusat soal PSBB? Ini Kata Wagub DKI (Part 7) | Mata Najwa."
Sebelum Faisal Basri mengungkapkan pandangannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria yang juga sebagai narasumber terlebih dahulu menjelaskan proses PSBB di Jakarta diberlakukan ulang.
"Kami sejak awal tidak pernah menyebut PSBB total. Itu persepsi media dan publik. Sebetulnya kami mengerem darurat secara bertahap dan ada pengetatatan," kata Riza Patria.
Pernyataan itu pun langsung disanggah oleh Faisal Basri yang menyebut bahwa ada ketidaktegasan dari pemerintah.
"Sudah tentu ada tarik ulur (PSBB). Logika publik, kalau tanaman dan GOR yang ruang terbuka ditutup, tapi mal yang ruang tertutup boleh (beroperasi), ini berarti kan ada kekuatan yang mempengaruhi," kata Faisal Basri.
Faisal menambahkan, sebaiknya pemerintah membuat guideline serta indikator-indikator lainnya.
Hal ini menurut Faisal penting agar antara pemerintah pusat dan daerah lebih harmonis dalam menangani Covid-19.
"Ayo bimbing daerah agar sepemahaman untuk gunakan indikator yang sama," lanjutnya.
Baca Juga: Akhir Pekan Ini GBK Dibuka Selama PSBB Total Jakarta, Sepeda Dibatasi
Lebih lanjut, Faisal menyoroti istilah gas-rem dari Presiden dalam mengendalikan laju penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.
"Istilah gas-rem itu kan juga dari Presiden. Saya tidak setuju soal gas-rem. Ini soal manusia. Pakailah istilah yang dipakai di kedokteran," tegas Faisal Basri.
Hingga artikel ini dibuat, video Najwa Shihab di YouTube resminya itu telah ditonton sebanyak 26 ribu kali.
Sementara kolom komentarnya langsung diserbu oleh tanggapan dari ratusan warganet yang menyimak pembahasan itu.
"Sangat menohok, bahkan bencana wabah belum bisa membuat bangsa ini bersatu bersekutu," tulis pemilik akun Andri Wang.
"Beda pendapat dalam alam demokrasi ya wajar aja. Asal ga saling menginjak kewenangan masing-masing dan saling membenci. Intinya dalam pandemi gini ya jangan saling nyalahin, merasa paling bener, mikir pengaruh politik. Kerjasama aja, kan buat kebaikan kita semua. Warga seneng kok kalau pusat dan daerah kerjasama," timpal akun Devil Avocado.
Berita Terkait
-
Dugaan Kebocoran Gas di Vopak Merak, DPR Minta Investigasi Menyeluruh
-
Gas N2O Disorot Usai Kasus Lula Lahfah, Polisi Akui Belum Bisa Tindak: Tunggu Regulasi
-
Profil PT Vopak Indonesia, Perusahaan Penyebab Asap Diduga Gas Kimia di Cilegon
-
Dokter Saraf Ungkap Bahaya Penyalahgunaan Gas Tawa N2O pada Whip Pink: Ganggu Fungsi Otak!
-
Apa Manfaat Whip Pink yang Beredar di Pasaran? Pahami Kegunaannya
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?