Suara.com - Dalam acara Mata Najwa yang kemudian diunggah di channel YouTube Najwa Shihab, ekonom senior Faisal Basri blak-blakan mengkritik penanganan Covid-19 oleh pemerintah.
Video itu diunggah di YouTube pada Kamis (17/09/2020) dengan judul "Beda Suara dengan Pemerintah Pusat soal PSBB? Ini Kata Wagub DKI (Part 7) | Mata Najwa."
Sebelum Faisal Basri mengungkapkan pandangannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria yang juga sebagai narasumber terlebih dahulu menjelaskan proses PSBB di Jakarta diberlakukan ulang.
"Kami sejak awal tidak pernah menyebut PSBB total. Itu persepsi media dan publik. Sebetulnya kami mengerem darurat secara bertahap dan ada pengetatatan," kata Riza Patria.
Pernyataan itu pun langsung disanggah oleh Faisal Basri yang menyebut bahwa ada ketidaktegasan dari pemerintah.
"Sudah tentu ada tarik ulur (PSBB). Logika publik, kalau tanaman dan GOR yang ruang terbuka ditutup, tapi mal yang ruang tertutup boleh (beroperasi), ini berarti kan ada kekuatan yang mempengaruhi," kata Faisal Basri.
Faisal menambahkan, sebaiknya pemerintah membuat guideline serta indikator-indikator lainnya.
Hal ini menurut Faisal penting agar antara pemerintah pusat dan daerah lebih harmonis dalam menangani Covid-19.
"Ayo bimbing daerah agar sepemahaman untuk gunakan indikator yang sama," lanjutnya.
Baca Juga: Akhir Pekan Ini GBK Dibuka Selama PSBB Total Jakarta, Sepeda Dibatasi
Lebih lanjut, Faisal menyoroti istilah gas-rem dari Presiden dalam mengendalikan laju penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.
"Istilah gas-rem itu kan juga dari Presiden. Saya tidak setuju soal gas-rem. Ini soal manusia. Pakailah istilah yang dipakai di kedokteran," tegas Faisal Basri.
Hingga artikel ini dibuat, video Najwa Shihab di YouTube resminya itu telah ditonton sebanyak 26 ribu kali.
Sementara kolom komentarnya langsung diserbu oleh tanggapan dari ratusan warganet yang menyimak pembahasan itu.
"Sangat menohok, bahkan bencana wabah belum bisa membuat bangsa ini bersatu bersekutu," tulis pemilik akun Andri Wang.
"Beda pendapat dalam alam demokrasi ya wajar aja. Asal ga saling menginjak kewenangan masing-masing dan saling membenci. Intinya dalam pandemi gini ya jangan saling nyalahin, merasa paling bener, mikir pengaruh politik. Kerjasama aja, kan buat kebaikan kita semua. Warga seneng kok kalau pusat dan daerah kerjasama," timpal akun Devil Avocado.
Berita Terkait
-
Industri Migas Indonesia Dinilai Belum Mandiri, Ketergantungan Impor Jadi Sorotan
-
Ubah Pangkalan Gas Jadi Agen BRILink, Peluang Baru Tambah Penghasilan
-
Truk Tronton Rem Blong, Hantam Separator Transjakarta di Slipi
-
Studi Ungkap Sungai Dunia Lepaskan Emisi Tambahan 1,5 Miliar Karbon Dioksida: Apa Dampaknya?
-
Kecelakaan Kereta di Bekasi, Mengapa Argo Bromo Anggrek Tidak Mengerem?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan