Suara.com - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Gerakan Pemuda Ansor yang dinilai berperan aktif membangun solidaritas di tengah perbedaan masyarakat. Apresiasi itu disampaikan Jokowi saat membuka Konferensi Besar XXIII GP Ansor secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/9/2020).
"GP Ansor telah teruji mampu menjadi perekat di tengah keragaman dan perbedaan," kata Jokowi dalam sambutannya.
Kehadiran Banser GP Ansor, kata Jokowi, juga telah ikut memberikan rasa aman bagi semua entitas masyarakat dalam menjalin tali persaudaraan. Peran sejarah GP Ansor dianggap relevan dengan kondisi negara yang majemuk dalam suku, agama dan budaya.
"Keragaman dan perbedaan bukanlah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan yang kalau disatukan akan membuat negara dan bangsa kita menjadi negara maju serta berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia," ujarnya.
Jokowi menuturkan, sebagai ormas yang lahir dari Nahdlatul Ulama, GP Ansor mewarisi semangat para ulama Hubbul Wathon Minal Iman, yakni mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Warisan semangat para ulama membuat GP Ansor selalu dibutuhkan kehadirannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Ini telah dibuktikan oleh GP Ansor dalam kiprahnya selama lebih dari setengah abad untuk terus berdiri, kokoh memainkan peran sebagai simpul kebangsaan. Ini yang saya sejak lama sangat mengapresiasi dan menghargai kiprah GP Ansor," tutur Jokowi.
Tak hanya itu, mantan Wali Kota Solo itu mengatakan dalam kehidupan demokrasi, perbedaan dalam kemajemukan pasti sebuah keniscayaan. Sistem demokrasi di Indonesia telah memberikan ruang kebebasan untuk menyatakan pendapat.
"Namun ruang kebebasan itu justru sering dibajak untuk mengklaim dirinya paling benar dan yang lain dipersalahkan, lalu merasa berhak memaksakan kehendak karena merasa paling benar," katanya.
Oleh karena itu, Jokowi berharap seluruh kader GP Ansor meneladani sikap terpuji para ulama.
Baca Juga: Heboh Bendera Merah Putih Diinjak & Dibakar, Warganet: Penjarakan Orangnya
Berita Terkait
-
Misteri di Balik Jas Hitam Jokowi di India: Bawa Jas, Kenapa Tangan Kiri Tertutup?
-
Survei Indekstat: Pengangguran Masih Jadi PR Utama Pemerintah Sejak Era Jokowi
-
PDIP Beri Tanggapan soal Tembok Ratapan Solo Diduga di Kediaman Jokowi
-
Asal Mula Lahirnya 'Tembok Ratapan Solo' di Rumah Jokowi: Keisengan Digital atau Kritik Satir?
-
Sebut Istana Otak Revisi UU KPK, Anggota Komisi III DPR: Pak Jokowi, Jujurlah!
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!
-
Pakar UI: Indonesia Wajib Waspada 'Akal Bulus' Israel di Balik Rekonstruksi Gaza dalam BoP
-
Rocky Gerung: Perjanjian Dagang Prabowo-Trump 'Menghina Indonesia'!
-
Anggota Brimob Aniaya Anak hingga Tewas di Tual, Menteri PPPA Turun Tangan: Sedang Koordinasi
-
Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas, Yusril: Sungguh di Luar Perikemanusiaan
-
Sound Horeg dan Perang Sarung Dilarang Keras Selama Ramadan di Ponorogo, Apa Sanksinya?
-
Berbagi Piring Persaudaraan, Kala Ribuan Orang Menyemut Jadi Keluarga Masjid Jogokariyan
-
Pelajar SMA Aceh Barat Dikeroyok Oknum TNI, Praktisi Hukum Desak Pengadilan Militer