Suara.com - Ketua KPU Arief Budiman punya riwayat perjalanan ke sejumlah daerah sebelum terkonfirmasi positif Covid-19. Orang nomor wahid di Komisi Pemilihan Umum RI itu dikabarkan sempat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Depok, Jawa Barat dan Makassar, Sulawesi Selatan.
"Ke Depok dan Makassar, saat ke Makassar dia ke Universitas Hasanuddin," kata Komisioner KPU Viryan Azis dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (19/9/2020).
Kekinian menurut Viryan, Arief dalam kondisi tanpa gejala dan sehat meski positif terinfeksi virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China tersebut. Kini Arief melakukan isolasi mandiri di kediamannya.
"Badannya sehat, tidak ada keluhan berarti," ujar Viryan.
Viryan menambahkan, Arief masih bisa menjalani tugas-tugasnya selama menjalani isolasi mandiri. Semua dikerjakan Arief secara daring.
"Kami menggunakan video call, kemudian karena kita satu komplek, kami masih bisa berkomunikasi dengan jarak yang lumayan jauh," tandasnya.
Positif Covid-19
Arief Budiman mengkonfirmasi dirinya positif Covid-19. Hal itu diketahui usai ia menjalani tes swab pada 17 September atau sehari sebelum rapat di Istana Kepresiden Bogor.
Padahal sebelumnya, kata Arief, hasil tes rapid yang dilakukan pada (16/9) menyatakan dirinya non reaktif.
Baca Juga: Saat Ini, Satu Hari Satu Jenazah Pasien Covid 19 di Palembang Dimakamkan
"Tanggal 17 September malam hari, melakukan tes swab untuk digunakan sebagai syarat menghadiri rapat di Istana Bogor tanggal 18 September, dengan hasil positif," kata Arief dalam keterangannya, Jumat (18/9).
Kekinian usai dinyatakan positif, Arief melakukan karantina mandiri di rumah. Pasalnya ia tidak menunjukan gejala Covid-19 pada umumnya semisal gejala, batuk, suhu badan tinggi, flu ataupun sesak napas.
Berita Terkait
-
Berapa Gaji dan Kekayaan Ketua KPU M Afifuddin? Kena Teguran Keras Sering Pakai Private Jet
-
Ketua KPU: Dunia Sampai Akhirat Tak Akan Ada Lagi, Pemilu Serentak Hanya di Indonesia!
-
Drama KPU Berakhir, Ijazah Capres Kini Kembali Terbuka untuk Publik
-
Usai Dicabut, KPU Klaim Penerbitan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 Bukan untuk Lindungi Siapapun
-
Selain Ijazah, Laporan Harta Kekayaan LHKPN Capres dan Cawapres juga Dirahasiakan KPU
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak