Sejarah Baru Jokowi Hadir dan Pidato di SU PBB, Diminta Tegaskan Papua NKRI

Suara.com - Sudah lima kali Presiden Joko Widodo tidak menghadiri agenda Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa  di New York, Amerika Serikat, dan selalu diwakilkan (mantan) Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tetapi dalam sidang umum ke 75, Jokowi dijadwalkan hadir secara virtual dan memberikan pidato  pada Rabu (23/9/2020), jam 07.30 WIB.

Rencana kehadiran Jokowi ikut berpartisipasi dalam Sidang Umum PBB yang akan diselenggarakan pada 22-29 September 2020 dihargai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid.

"Ini merupakan kehadiran Presiden RI ke Sidang Umum PBB yang pertama kali dan sekalipun ini secara virtual, saya apresiasi beliau akhirnya akan hadir," kata Hidayat kepada Suara.com.

Menurut Hidayat memang sudah seharusnya Indonesia hadir di sana. Indonesia merupakan negara terbesar yang sukses melaksanakan demokrasi. Indonesia juga negara muslim terbanyak di dunia. Kemudian negeri ini juga menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Dalam pidato di Sidang Umum PBB nanti, Hidayat berharap Jokowi dapat menyampaikan beberapa isu.

Dalam konteks domestik, Jokowi diharapkan menegaskan kembali sikap Indonesia terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jokowi diharapkan meminta negara-negara anggota PBB tidak tergiur dengan propaganda OPM menyangkut isu Papua merdeka.

Hidayat mengingatkan belakangan ini gerakan OPM semakin berani, membunuh tentara dan menembak mati warga sipil. Beberapa waktu yang lalu, tenaga medis dan tentara yang sedang membawa alat kesehatan menjadi sasaran. 

"Itu penting untuk disampaikan. Tolak sparatisme, terorisme, tolak OPM. Menegaskan agar negara-negara anggota PBB mengakui kedaulatan NKRI, Papua bagian tak terpisahkan dari Indonesia," kata Hidayat.

Selain menembak, kata dia, OPM juga melakukan aksi pengibaran bendera. "Itu terus berlanjut. Mereka nantang perang TNI. Ini kita tahu, ini provokasi," kata Hidayat.

Baca Juga: Persatuan Gereja Desak Jokowi Usut Tuntas Penembakan Pendeta Yeremia

Hidayat menegaskan perkembangan tersebut tidak bisa dibiarkan terus, harus segera diselesaikan.

Hidayat menekankan pentingnya Indonesia terus-menerus meningkatkan usaha semaksimal mungkin agar kampanye Papua merdeka ditolak secara internasional.

Tetapi di satu sisi, keadilan bagi rakyat Papua diperhatikan. Hidayat yakin kalau kesejahteraan, ekonomi, dan pendidikan yang adil didapatkan, tuntutan Papua merdeka akan meredup.

Kemudian dalam konteks pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia, Jokowi diharapkan menekankan pentingnya kerjasama antar negara dalam mempercepat tersedianya vaksin Covid-19.

"Penting juga untuk disampaikan juga agar ada aturan yang melarang negara maju, negara kaya memonopoli pembelian vaksin. Sudah ada indikasi negara maju main borong, itu bahaya bagi negara berkembang dan miskin yang barangkali jumlah korban jauh lebih banyak dari negara kaya," kata Hidayat.

Jokowi diharapkan dapat meyakinkan PBB mendorong negara-negara di dunia menyepakati kerjasama dan pembagian vaksin secara adil.