- PSI secara resmi meminta penyidik Polri segera menahan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo.
- Ketua Bidang Hukum DPP PSI menekankan penahanan penting untuk mencegah pengulangan perbuatan selama proses penyidikan berlangsung.
- Langkah tegas penegak hukum ini diharapkan dapat meredam kegaduhan sosial serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong aparat kepolisian untuk segera menahan Roy Suryo dan pihak-pihak terkait dalam kasus penyebaran isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.
PSI menilai langkah tegas diperlukan demi mencegah pengulangan perbuatan serta menjaga kepastian hukum.
Ketua Bidang Hukum DPP PSI, Nasrullah, menegaskan bahwa penyidik Polri harus bersikap konsisten dan profesional dalam menangani perkara tersebut.
“Kami secara tegas meminta penyidik Polri untuk segera melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan pihak-pihak terkait dalam kasus isu ijazah palsu Pak Jokowi,” kata Nasrullah.
Menurut Nasrullah, penahanan penting dilakukan apabila seseorang yang sedang diproses hukum diduga mengulangi perbuatan yang sama. Dalam kondisi tersebut, potensi terjadinya tindak pidana lanjutan serta gangguan terhadap ketertiban umum tidak boleh diabaikan.
Ia menekankan bahwa penahanan bukanlah bentuk penghukuman, melainkan mekanisme hukum yang sah dalam proses penyidikan.
“Penahanan dalam hukum acara pidana bukanlah bentuk penghukuman, melainkan instrumen hukum yang sah dan proporsional untuk mencegah pengulangan perbuatan serta memastikan proses penyidikan berjalan efektif, sepanjang syarat objektif dan subjektifnya telah terpenuhi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nasrullah menyebut negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak setiap warga negara secara setara, termasuk hak Presiden Joko Widodo atas kehormatan, martabat, dan rasa aman.
“Termasuk hak Bapak Joko Widodo sebagai warga negara, tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah bagi pihak yang sedang menjalani proses hukum,” tegasnya.
Baca Juga: Profil Damai Hari Lubis: Dulu Garang Tuding Ijazah Palsu, Kini 'Luluh' di Depan Jokowi?
PSI meyakini ketegasan aparat penegak hukum akan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk meredam kegaduhan sosial dan menjaga stabilitas politik nasional.
“Langkah tegas penyidik, termasuk melakukan penahanan secara profesional dan objektif, justru penting untuk menjaga stabilitas politik serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan penegakan hukum,” tutup Nasrullah.
Tag
Berita Terkait
-
Profil Damai Hari Lubis: Dulu Garang Tuding Ijazah Palsu, Kini 'Luluh' di Depan Jokowi?
-
Dua Tersangka Hoax Ijazah Palsu Temui Jokowi di Solo, Sinyal Kasus Akan Berakhir Damai?
-
Diserang Balik Isu Ijazah Palsu, Roy Suryo Laporkan 7 Pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya!
-
Dokter Tifa: Foto Muda Jokowi Cuma Mirip 1 Persen, 99 Persen Itu Orang Berbeda
-
Dokter Tifa Bongkar 6 Versi Ijazah Jokowi, Sebut Temuan Polda Blunder
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan