- PSI secara resmi meminta penyidik Polri segera menahan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo.
- Ketua Bidang Hukum DPP PSI menekankan penahanan penting untuk mencegah pengulangan perbuatan selama proses penyidikan berlangsung.
- Langkah tegas penegak hukum ini diharapkan dapat meredam kegaduhan sosial serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong aparat kepolisian untuk segera menahan Roy Suryo dan pihak-pihak terkait dalam kasus penyebaran isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.
PSI menilai langkah tegas diperlukan demi mencegah pengulangan perbuatan serta menjaga kepastian hukum.
Ketua Bidang Hukum DPP PSI, Nasrullah, menegaskan bahwa penyidik Polri harus bersikap konsisten dan profesional dalam menangani perkara tersebut.
“Kami secara tegas meminta penyidik Polri untuk segera melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan pihak-pihak terkait dalam kasus isu ijazah palsu Pak Jokowi,” kata Nasrullah.
Menurut Nasrullah, penahanan penting dilakukan apabila seseorang yang sedang diproses hukum diduga mengulangi perbuatan yang sama. Dalam kondisi tersebut, potensi terjadinya tindak pidana lanjutan serta gangguan terhadap ketertiban umum tidak boleh diabaikan.
Ia menekankan bahwa penahanan bukanlah bentuk penghukuman, melainkan mekanisme hukum yang sah dalam proses penyidikan.
“Penahanan dalam hukum acara pidana bukanlah bentuk penghukuman, melainkan instrumen hukum yang sah dan proporsional untuk mencegah pengulangan perbuatan serta memastikan proses penyidikan berjalan efektif, sepanjang syarat objektif dan subjektifnya telah terpenuhi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nasrullah menyebut negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak setiap warga negara secara setara, termasuk hak Presiden Joko Widodo atas kehormatan, martabat, dan rasa aman.
“Termasuk hak Bapak Joko Widodo sebagai warga negara, tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah bagi pihak yang sedang menjalani proses hukum,” tegasnya.
Baca Juga: Profil Damai Hari Lubis: Dulu Garang Tuding Ijazah Palsu, Kini 'Luluh' di Depan Jokowi?
PSI meyakini ketegasan aparat penegak hukum akan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk meredam kegaduhan sosial dan menjaga stabilitas politik nasional.
“Langkah tegas penyidik, termasuk melakukan penahanan secara profesional dan objektif, justru penting untuk menjaga stabilitas politik serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan penegakan hukum,” tutup Nasrullah.
Tag
Berita Terkait
-
Profil Damai Hari Lubis: Dulu Garang Tuding Ijazah Palsu, Kini 'Luluh' di Depan Jokowi?
-
Dua Tersangka Hoax Ijazah Palsu Temui Jokowi di Solo, Sinyal Kasus Akan Berakhir Damai?
-
Diserang Balik Isu Ijazah Palsu, Roy Suryo Laporkan 7 Pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya!
-
Dokter Tifa: Foto Muda Jokowi Cuma Mirip 1 Persen, 99 Persen Itu Orang Berbeda
-
Dokter Tifa Bongkar 6 Versi Ijazah Jokowi, Sebut Temuan Polda Blunder
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Buruh Bersatu Desak Reformasi Total SJSN, Soroti Rendahnya Perlindungan Pekerja
-
Gus Ipul: 869 Ribu Peserta BPJS PBI Aktif Kembali
-
Riva Siahaan Dinilai Tak Nikmati Uang Korupsi: Hakim Bebaskan Uang Pengganti, Blokir Rekening Dibuka
-
Jakarta Darurat Lapangan Padel 'Bodong', 185 Bangunan Tak Berizin Terancam Ditertibkan Satpol PP
-
Vonis Korupsi Tata Kelola Minyak: Eks Dirut Pertamina International Shipping Dihukum 9 Tahun Penjara
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai