Isu kedua yakni mensosialisasikan peraturan KPU tentang tahapan lanjutan yang mungkin belum dipaham.
Serta ketiga adalah mengundang parpol yang ada di daerah-daerah dan calon kontestan untuk menjelaskan dan memahami tentang aturan-aturan, baik yang dalam PKPU maupun dalam aturan perundang-undangan lain untuk mencegah terjadinya kerumunan.
"Dan kemudian melakukan deklarasi untuk mendukung Pilkada yang aman, damai, lepas dari konflik kekerasan dan juga tidak menjadi media penularan covid-19," tuturnya.
Kemudian tindak lanjutnya pada Jumat 18 September 2020 lalu, rapat koordinasi kembali dilaksanakan.
Rapat pada Jumat lalu kata Tito untuk mengecek persiapan sekaligus merumuskan langkah antisipasi menyongsong tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 23, 24 dan 26 September.
Pasalnya pada 23 September 2020 mendatang akan dilakukan tahapan penetapan pasangan calon.
"Itu adalah masa yang cukup rawan. Rawan kerumunan massa euforia kalau lolos lawan dari yang kecewa mungkin. Nah, oleh karena itu pandangan-pandangan tersebut sudah disampaikan karena salah satu kesuksesan Pilkada ini sangat ditentukan oleh stakeholder yang ada di daerah. Tingkat pusat memberikan fasilitasi dan regulasi, tapi eksekutornya ada di daerah. Oleh karena itu, di daerah ini yang harus matang persiapannya," ucap Tito.
Lebih lanjut, mantan Kapolri itu menegaskan pihaknya sudah mengecek 309 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak.
Ia berharap tidak terjadi kerumunan saat tahapan penetapan pasangan calon.
Baca Juga: Pemerintah Ngotot Gelar Pilkada Saat Pandemi, Guru Besar UIN Pilih Golput
"Semua sudah kami cek 309 daerah ini sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Sehingga kita harapkan mudah-mudahan di tahapan yang kita anggap cukup rawan lusa hari Rabu tanggal 23 September, yakni penetapan pasangan calon dan tanggal 24 September pengundian nomor pasangan calon ini mudah mudah- mudahan tidak terjadi kerumunan," katanya.
Berita Terkait
-
Tito Karnavian Tegaskan Lumpur Banjir Sumatra Tak Dijual ke Swasta: Akan Dipakai Buat Tanggul
-
Mendedah Alasan Demokrat Putar Haluan Buka Pintu Pilkada Lewat DPRD
-
Buruh Kembali Demo Besok: Dari Masalah Upah, Tolak Pilkada via DPRD Hingga Copot Wamenaker
-
Demokrat Bicara Soal Sikap SBY Terkait Pilkada Dipilih DPRD: Serahkan Ke AHY, Ikuti Langkah Prabowo
-
Fahri Hamzah: Pilkada Lewat DPRD Diskusi Efisiensi, Jangan Terlalu Curigai Prabowo
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam
-
Kritik Tajam ke Prabowo Soal IKN: Politisi PDIP Minta Stop Pembangunan Baru, Fokus Ini!
-
Mahfud MD Sebut Jaksa Tidak Fair dalam Kasus Nadiem Makarim, Ini Alasannya
-
Ini 5 Fakta Kerusakan Hutan di Indonesia yang Jadi Sorotan Dunia