Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Pilkada serentak Tahun 2020, harus menjadi momentum penting untuk memilih pemimpin yang kuat.
Hal ini dikatakan Tito dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI dan Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) di Gedung DPR di Jakarta, Senin (21/9/2020).
"Pemimpin legitimate yang dipilih rakyatnya. Pemimpin yang diharapkan mampu menangani krisis akibat pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," ujar Tito.
Menurut Tito, Pilkada serentak 2020 ini tidak hanya diharapkan jadi momentum memilih pemimpin yang mampu atasi krisis, tapi juga jadi instrumen untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih maksimal menangani pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
"Kalau setting-nya tepat ini akan menjadi kontribusi dalam rangka menekan Covid-19 ini," ucap dia.
Tito menyebut Indonesia yang menganut sistem demokrasi dengan desentralisasi, di mana sosial kontrol kendali akan sulit dikerjakan oleh pemerintah pusat sendirian.
Pasalnya sistem desentralisasi membagi kekuasaan pusat dan di daerah-daerah pun juga terbagi lagi menjadi tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Spiritnya baik, tetapi ini menjadi tantangan ketika berhadapan dengan permasalahan nasional yang memerlukan keserempakan dan kekompakan pusat dan daerah dalam menghadapi krisis yang bersifat nasional," kata dia.
Karena itu kata Tito, tantangan sekarang adalah bagaimana melaksanakan Pilkada yang lancar dan aman dari covid-19.
Baca Juga: Pemerintah Ngotot Gelar Pilkada Saat Pandemi, Guru Besar UIN Pilih Golput
Sekaligus lewat pesta demokrasi lokal ini bisa terpilih kepala daerah yang definitif dan legitimate.
"Artinya mendapat dukungan dari rakyatnya dan memimpin upaya penanganan krisis pandemi di daerahnya masing-masing lebih kuat selain juga aman covid-19. Tidak menjadi media penularan tapi justru menjadi kontribusi sekali lagi untuk penanganan covid-19 itu sendiri maupun dampak sosial ekonominya," tutur Tito.
Tak hanya itu, Tito mengatakan bahwa pada tanggal 9 September 2020, Menkopolhukam Mahfud MD telah mengundang seluruh stakeholder terkait dengan pelaksanaan Pilkada.
Dalam rapat koordinasi khusus yang dihadiri Penyelenggara Pemilu, Polri, TNI, Kepala Satgas Covid-19, Kemenkes Kejaksaan dan dirinya, Mahfud MD menekankan agar daerah melaksanakan rapat koordinasi daerah untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan Pilkada dan kerawanannya.
Ada tiga isu yang ditekankan Menkopolhukam. Pertama, kerawanan karena gangguan konvensional,
"Katakanlah aksi kekerasan konflik dan lain-lain, maupun juga yang spesifik yang baru, yaitu mencegah kegiatan tahapan itu dari penyebaran covid-19," tuturnya.
Berita Terkait
-
Tito Karnavian Tegaskan Lumpur Banjir Sumatra Tak Dijual ke Swasta: Akan Dipakai Buat Tanggul
-
Mendedah Alasan Demokrat Putar Haluan Buka Pintu Pilkada Lewat DPRD
-
Buruh Kembali Demo Besok: Dari Masalah Upah, Tolak Pilkada via DPRD Hingga Copot Wamenaker
-
Demokrat Bicara Soal Sikap SBY Terkait Pilkada Dipilih DPRD: Serahkan Ke AHY, Ikuti Langkah Prabowo
-
Fahri Hamzah: Pilkada Lewat DPRD Diskusi Efisiensi, Jangan Terlalu Curigai Prabowo
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam