Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Pilkada serentak Tahun 2020, harus menjadi momentum penting untuk memilih pemimpin yang kuat.
Hal ini dikatakan Tito dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI dan Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) di Gedung DPR di Jakarta, Senin (21/9/2020).
"Pemimpin legitimate yang dipilih rakyatnya. Pemimpin yang diharapkan mampu menangani krisis akibat pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," ujar Tito.
Menurut Tito, Pilkada serentak 2020 ini tidak hanya diharapkan jadi momentum memilih pemimpin yang mampu atasi krisis, tapi juga jadi instrumen untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih maksimal menangani pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
"Kalau setting-nya tepat ini akan menjadi kontribusi dalam rangka menekan Covid-19 ini," ucap dia.
Tito menyebut Indonesia yang menganut sistem demokrasi dengan desentralisasi, di mana sosial kontrol kendali akan sulit dikerjakan oleh pemerintah pusat sendirian.
Pasalnya sistem desentralisasi membagi kekuasaan pusat dan di daerah-daerah pun juga terbagi lagi menjadi tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Spiritnya baik, tetapi ini menjadi tantangan ketika berhadapan dengan permasalahan nasional yang memerlukan keserempakan dan kekompakan pusat dan daerah dalam menghadapi krisis yang bersifat nasional," kata dia.
Karena itu kata Tito, tantangan sekarang adalah bagaimana melaksanakan Pilkada yang lancar dan aman dari covid-19.
Baca Juga: Pemerintah Ngotot Gelar Pilkada Saat Pandemi, Guru Besar UIN Pilih Golput
Sekaligus lewat pesta demokrasi lokal ini bisa terpilih kepala daerah yang definitif dan legitimate.
"Artinya mendapat dukungan dari rakyatnya dan memimpin upaya penanganan krisis pandemi di daerahnya masing-masing lebih kuat selain juga aman covid-19. Tidak menjadi media penularan tapi justru menjadi kontribusi sekali lagi untuk penanganan covid-19 itu sendiri maupun dampak sosial ekonominya," tutur Tito.
Tak hanya itu, Tito mengatakan bahwa pada tanggal 9 September 2020, Menkopolhukam Mahfud MD telah mengundang seluruh stakeholder terkait dengan pelaksanaan Pilkada.
Dalam rapat koordinasi khusus yang dihadiri Penyelenggara Pemilu, Polri, TNI, Kepala Satgas Covid-19, Kemenkes Kejaksaan dan dirinya, Mahfud MD menekankan agar daerah melaksanakan rapat koordinasi daerah untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan Pilkada dan kerawanannya.
Ada tiga isu yang ditekankan Menkopolhukam. Pertama, kerawanan karena gangguan konvensional,
"Katakanlah aksi kekerasan konflik dan lain-lain, maupun juga yang spesifik yang baru, yaitu mencegah kegiatan tahapan itu dari penyebaran covid-19," tuturnya.
Berita Terkait
-
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Mendagri Hadiri Upacara di Lubang Buaya
-
Respons Krisis MBG, Menkes 'Potong Birokrasi', Gandeng Mendagri untuk Fast-Track Sertifikat Higienis
-
Pemda Didukung Mendagri untuk Sukseskan Implementasi PSEL
-
Buntut Bobby Nasution Razia Truk Aceh, Senator Haji Uma Surati Mendagri: Ini Melanggar Aturan!
-
Hadapi Dinamika TKD, Mendagri Tekankan Pentingnya Efisiensi hingga Inovasi Daerah
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
- Kompetisi Menulis dari AXIS Belum Usai, Gemakan #SuaraParaJuara dan Dapatkan Hadiah
- Ini 5 Shio Paling Beruntung di Bulan Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Rumah Tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Diisukan Retak, Dulu Pacaran Diam-Diam Tanpa Restu Orangtua
Pilihan
-
Evakuasi Ponpes Al-Khoziny: Nihil Tanda Kehidupan, Alat Berat Dikerahkan Diirigi Tangis
-
Statistik Brutal Dean James: Bek Timnas Indonesia Jadi Pahlawan Go Ahead Eagles di Liga Europa
-
Harga Emas Antam Stagnan, Hari Ini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Poin-poin Utama UU BUMN: Resmi Disahkan DPR RI, Selamat Tinggal Kementerian BUMN
-
LPS soal Indeks Situasi Saat Ini: Orang Miskin RI Mengelus Dada
Terkini
-
Kritik Gus Nadir soal Ambruknya Ponpes Al Khoziny: Kita Kerap Berlindung dari Kalimat 'Sudah Takdir'
-
Lodewyk Pusung Diganjar Pangkat Kehormatan, Keputusan Prabowo Dinilai Tepat, Mengapa?
-
Awasi Subsidi Rp 87 Triliun, Pemerintah Kaji Pembentukan Badan Pengawas Khusus LPG 3 Kg
-
Joget Sambil Mabuk Berujung Maut: Sekuriti Tewas Dibacok di Kafe Bmart Kemayoran
-
Dari Spanduk Penolakan hingga Meja Mediasi: Warga Palmerah dan DLH Mencari Titik Temu Soal Sampah
-
Polisi Tangkap Pemuda 22 Tahun di Pelosok Minahasa, Benar Hacker Bjorka atau Sekadar Penipu Ulung?
-
Tragedi Pagi Buta di Pejaten: Terapis Muda Ditemukan Tewas, Polisi Selidiki Dugaan Lompat dari Ruko
-
BBM Langka, Kementerian ESDM Kaji Mekanisme Baru Pengadaan Bahan Bakar ke SPBU Swasta!
-
Terancam 12 Tahun Bui, Sepak Terjang WFT Pemuda Minahasa Ngaku-ngaku Bjorka!
-
Aksi Serangan Udara hingga Pembebasan Sandera Warnai Gladi Bersih HUT ke-80 TNI