Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa pandemi Covid-19 harus menjadi sebuah momentum untuk memperbaiki dan melakukan reformasi mengenai strategi besar dalam transformasi ekonomi desa.
Hal ini dikatakan Jokowi dalam Rapat Terbatas tentang Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2020).
"Saya ingin menegaskan lagi bahwa pandemi yang tengah kita hadapi harus menjadi sebuah momentum untuk menginstal ulang, memperbaiki lagi dan juga melakukan reform mengenai strategi besar dalam transformasi ekonomi desa," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, seluruh lapisan masyarakat di desa maupun perkotaan mengalami dampak akibat Covid-19. Sehingga, pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya ruralisasi (pergeseran penduduk dari kota ke desa).
"Kita tahu bahwa pandemi menghantam bukan hanya seluruh lapisan masyarakat di perkotaan tetapi juga di pedesaan dan ketika terjadi krisis ekonomi di perkotaan maka desa menjadi penyangga, menjadi buffer karena terjadinya arus balik perpindahan penduduk dari kota ke desa. jadi bukan urbanisasi tetapi ruralisasi," ucap dia.
Karena itu, Jokowi meminta agar penyaluran program jaring perlindungan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, BLT Desa tepat sasaran dan berjalan dengan efektif. Sehingga, masyarakat terdampak menerima manfaat dari program tersebut.
"Dalam jangka pendek semua skema program yang berkaitan dengan jaring perlindungan sosial seperti PKH, Bansos tunai, BLT Desa betul-betul harus kita pastikan tepat sasaran dan berjalan efektif dan pastikan itu diterima oleh masyarakat di desa yang terdampak covid dan yang sangat membutuhkan," tuturnya
Jokowi juga meminta jajaran menteri terkait untuk mengawal program Padat Karya Tunai yang ada di desa.
Ia berharap program tersebut dapat mengurangi beban masyarakat di desa yang kehilangan pekerjaan hingga kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Baca Juga: PA 212 Mendadak Minta Presiden Jokowi Mundur!
"Begitu juga dengan pelaksanaan Padat Karya tunai yang ada di desa ini betul-betul harus dikawal sehingga bisa mengurangi beban masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari kerja atau pun yang berasal dari keluarga yang tidak mampu di desa," katanya.
Berita Terkait
-
PA 212 Mendadak Minta Presiden Jokowi Mundur!
-
FPI Cs Minta Jokowi Mundur Jika di Pilkada Banyak Korban Berjatuhan
-
Gelar Pilkada saat Pandemi, PA 212: Jika Banyak Korban Jokowi Harus Mundur
-
Sebut Komunis Bangkit Lagi, Gatot Dkk Minta Jokowi Putar Film G30S/PKI
-
48 Negara Tunda Pemilu, Said Didu: Mungkin Tidak Ada Anak - Mantu yang Ikut
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Pemain Keturunan Jerman Ogah Kembali ke Indonesia, Bongkar 2 Faktor
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
DPR Usul Presiden Bentuk Kementerian Bencana: Jadi Ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir
-
Pemerintah Pulangkan 2 WN Belanda Terpidana Kasus Narkotika Hukuman Mati dan Seumur Hidup
-
Aksi 4 Ekor Gajah di Pidie Jaya, Jadi 'Kuli Panggul' Sekaligus Penyembuh Trauma
-
Legislator DPR Desak Revisi UU ITE: Sikat Buzzer Destruktif Tanpa Perlu Laporan Publik!
-
Lawatan ke Islamabad, 6 Jet Tempur Sambut Kedatangan Prabowo di Langit Pakistan
-
Kemensos Wisuda 133 Masyarakat yang Dianggap Naik Kelas Ekonomi, Tak Lagi Dapat Bansos Tahun Depan
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?