PSI Usul Bawa Paku Sendiri ke TPS, Epidemiolog: Lebih Baik Tunda Pilkada

Suara.com - Koordinator Juru Bicara PSI, Kokok Dirgantoro mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan aturan yang jelas dalam perhelatan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Salah satunya, usulan PSI yakni agar warga membawa paku sendiri dari rumah saat pencoblosan guna mencegah menyebaran Covid-19.

Menanggapi hal itu, Pakar Epidemiologi dari Universitas Griffith, Dicky Budiman, menilai jika ingin pelaksanaan Pilkada 2020 ingin tetap berjalan maka strategi pengendalian Covid-19 utama harus lebih dulu dilaksanakan.

Menurutnya, soal usulan PSI membawa paku masing-masing dari rumah itu hanya upaya tambahan pencegahan penyebaran virus Corona yang akan efektif bila pengendalian utamanya berhasil.

"Karena yang namanya protokol mau bawa paku mau bawa apapun yaitu sifatnya upaya tanbahan pencegahan, tapi akan sangat efektif ketika strategi pengendalian utama itu sudah dilakukan," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Kamis (24/9/2020).

Dicky sendiri sebagai epidemiolog menyarankan agar pelaksanaan Pilkada 2020 ini ditunda. Hal itu dilakukan sampai penyebaran Covid-19 terkendali.

"Menunda ini tidak harus sampai pandemi ini berakhir karena masih lama. Tapi setidaknya pada daerah wilayah-wilayah yang memang akan dilakukan pilkada itu pengendalian pendemi sudah terkendali sudah dalam situasi yang test positivity rate-nya di bawah lima persen tidak ada angka kematian," ungkapnya.

Dicky mengatakan, jika penyebaran bisa terkendali, bukan hanya penyelenggaraan Pilkada 2020 saja yang bisa digelar dengan aman. Akan tetapi juga akan berdampak kepada yang lainnya.

Ia menilai walau pun sudah ada protokol kesehatan, tidak serta merta begitu saja bisa menekan laju penyebaran Covid-19. Pasalnya protokol bisa berhasil kalau syaratnya bisa dilaksanakan.

Baca Juga: Ogah Demo Minta Pilkada 2020 Ditunda, FPI Ajak Masyarkat Tak Pergi ke TPS

"Ini yang harus dipahami. Protokol itu bukan lah satu protokol sakti. Protokol punya juga kondisi kepersyaratan menjadi efektif," tandasnya.

Usul Bawa Paku

Kokok mengatakan, terkait keputusan Pilkada, seharusnya pemerintah dapat mendengarkan pandangan dan masukan dari masyarakat termasuk dua organisasi Islam terbeesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang menyuarakan penundaan Pilkada.

"Meminta pemerintah mendengarkan sungguh-sungguh pernyataan dari beberapa pihak, terutama suara NU dan Muhammadiyah. Bisa segera membangun komunikasi politik presiden, DPR dan KPU terkait hubungan pilkada dan wabah," kata Kokok kepada Suara.com, Rabu (23/9/2020)

Kendati begitu, kata Kokok, apabila memang Pilkada tetap dilanjutkan tanpa ditunda maka keselamatan dan kesehatan rakyat harus diprioritaskan. Kokok menganggap pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilihan umum dapat menerbitkan aturan baru yang lebih ketat terkait penerapan protokol kesehatan serta sanksi terhadap pelanggarnya.

Kokok berujar, tahapan Pilkada nantinya harus benar-benar disiplin protokol mulai dari pembatasan jumlah masyarakat saat tatap muka, memaksimalkan pertemuan via daring, hingga melarang pengumpulan massa dalam jumlah besar semisal dalam bentuk konser musik.