Suara.com - Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf kembali diminta menyampaikan paparan di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 75. Kali ini soal visinya tentang "Abrahamic Faiths Initiative" (Prakarsa Agama-agama Ibrahimiyah).
Siaran pers PBNU yang diterima, Kamis (24/9/2020) menyebutkan Gus Yahya dijadwalkan tampil untuk kedua kalinya dalam perhelatan yang sama, Jumat, 25 September 2020, pukul 09.00 pagi waktu New York atau pukul 20.00 WIB
Pada Rabu (23/9/2020), lalu, Gus Yahya telah menyampaikan presentasi tentang hak asasi manusia di Sidang Majelis Umum PBB yang diprakarsai Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
Kali ini, forum diprakarsai oleh International Religious Freedom or Belief Alliance (Aliansi Internasional untuk Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan), yaitu suatu aliansi internasional yang dibentuk pada 7 Februari 2020.
Aliansi tersebut beranggotakan 27 negara yang berkomitmen kepada kebijakan-kebijakan untuk menjamin kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, baik di dalam negeri masing-masing maupun di internasional, di antara Albania, Bosnia dan Herzegovina, Belanda, Republik Ceko, Inggris, Brasil, Kolombia.
Dalam forum tentang HAM, Gus Yahya menegaskan bahwa dunia Islam harus berintegrasi secara damai dan harmonis dengan masyarakat dunia seluruhnya.
"Tidak boleh lagi ada persepsi persaingan, apalagi permusuhan, antara dunia Islam melawan dunia Barat atau lainnya. Saat ini kita sedang menyaksikan proses bergeraknya seluruh masyarakat dunia menuju terbentuknya satu peradaban global yang tunggal dan saling bercampur. Tanpa integrasi damai, yang akan terjadi pastilah konflik universal yang berbahaya sekali," kata mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Untuk itu, kata Gus Yahya, masyarakat global membutuhkan konsensus tentang nilai-nilai keadaban bersama (shared civilisational values) sebagai basis integrasi.
Menurut dia, konsensus itu harus tercipta tidak hanya pada tingkat kepemimpinan politik atau pemerintahan saja, tapi harus sungguh-sungguh membumi di tingkat masyarakat atau akar rumput.
Baca Juga: Pidato BTS di Sidang Umum PBB Bikin Haru
Dengan demikian, aktor-aktor masyarakat sipil seperti organisasi-organisasi masyarakat yang independen harus diberi peran utama dalam rangka mengupayakan konsensus melalui gerakan sosial yang efektif.
"Besok saya kembali diminta menyampaikan visi tentang bagaimana Prakarsa Agama-agama Ibrahimiyah dapat menjadi salah satu komponen strategis dalam upaya membangun konsensus global itu," katanya.
Di samping merupakan salah satu elemen kunci yang dibutuhkan dalam konsesus, Gus Yahya menjelaskan bahwa prinsip kemerdekaan beragama dan berkepercayaan harus pula dibingkai dengan pemahaman yang jernih, konkret dan definitif tentang nilai-nilai apa saja yang bisa direngkuh bersama sebagai konsensus, serta perbedaan-perbedaan apa yang harus diterima secara toleran.
"Pada satu titik, prakarsa agama-agama Ibrahimiyah bisa dan harus diperluas dengan menjangkau agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan di luar tradisi Ibrahimiyah. Secara keseluruhan, ini akan menjadi bingkai strategis untuk memperjuangkan perdamaian dunia melalui pendekatan keagamaan," kata dia.
Dalam forum Sidang Majelis Umum PBB nanti, dia akan berbagi panel dengan sejumlah pembicara lain, yaitu Duta Besar Keliling Amerika Serikat Untuk Kemerdekaan Beragama Internasional Samuel D. Brownback, Menteri Luar Negeri Republik Estonia Urmas Reinsalu, Utusan Khusus Kerajaan Belanda untuk Agama dan Kepercayaan sekaligus Wakil Ketua IRFBA (International Religious Freedom or Belief Alliance) Jos Douma, Wakil Ketua Adyan Foundation for Diversity, Solidarity and Human Dignity Nadya Tabbara, dan Duta Besar Republik Polandia untuk PBB Joanna Wronecka.
Tag
Berita Terkait
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
14 Negara Setuju, AS Sendirian Veto Resolusi Gencatan Senjata Gaza di DK PBB
-
Lapisan Ozon Menuju Pemulihan Penuh, PBB Sebut Bukti Nyata Kemajuan
-
Sinyal KPK Panggil Ketum PBNU Gus Yahya di Kasus Korupsi Kuota Haji, Aliran Dana Ditelusuri PPATK
-
Soal Kemungkinan Periksa Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam Kasus Haji, Begini Jawaban KPK!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO