Profesor Greg Fealy: Pemerintahan Jokowi Represif Terhadap Kaum Islamis

PDIP-P dan partai-partai koalisi pemerintahan disebut Fealy punya anggapan bahwa para Islamis adlah pemecah belah bangsa karena hanya mementingkan pandangan Muslim dan hukum Islam dalam masyarakat dan bernegara.

Pemerintahan Jokowi dan partai-partai koalisi disebutnya sangat khawatir dengan gerakan kelompok-kelompok Islamis yang terbukti mampu mengubah dinamika pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam.

"Gubernur dengan latar belakang Kristen China (Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok) yang diduga menghujat Al-Qur'an, tampaknya akan meraih kemenangan besar sebelum tuduhan penistaan agama," kata Fealy.

"Dia dikalahkan dalam pemilihan gubernur April 2017, dan kemudian dijebloskan ke penjara selama dua tahun."

Peristiwa ini meyakinkan banyak orang di pemerintahan bahwa tindakan bersama diperlukan untuk menghentikan gelombang pasang Islamisme.

Beberapa Menteri disebut Fealy percaya bahwa gelombang Islamisme harus dihentikan pada sisa tahun pemerintahan kedua Presiden Jokowi. Kalau tidak, Islamisme akan menjadi terlalu kuat untuk dikendalikan.

Pandangan tersebut dianggap Fealy keliru bila merujuk bahwa partai-partai Islam di Indonesia tak ada yang mampu meraih suara lebih dari delapan persen dalam empat pemilihan umum terakhir.

"Validitas pandangan ini dipertanyakan. Tentu saja, ekspresi konservatif Islam sedang berkembang di Indonesia, seperti halnya religiusitas konservatif yang meningkat di banyak negara Asia dan negara Barat lainnya," beber Fealy.

"Ya, Islamis memang menjatuhkan mantan gubernur Jakarta non-Muslim, tapi kasus itu melibatkan penistaan, yang selalu menimbulkan emosi dan semangat yang intens - tapi biasanya berumur pendek - di jalanan."

Baca Juga: Soal Konser Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Corona, 3 Musisi Buka Suara

"Sejak saat itu, gerakan Islamis terus berjuang namun gagal mengulangi kesuksesan tahun 2016-2017."

Di sisa empat tahun pemerintahannya, Presiden Jokowi disebut Fealy harus mengubah pandangan terhadap kaum Islamis apabila ingin mewujudkan tujuan menghargai toleransi dan keragaman.

"Menekan Islamisme justru menekan ruang sipil dan membuat Indonesia kurang demokratis," jelasnya.

"Toleransi keragaman agama harus menjadi penanda demokrasi yang matang dan kokoh."