Suara.com - Beredar sebuah pendapat yang menyebut bahwa untuk mengetahui Indonesia negara komunis atau bukan adalah dengan melihat keberanian pemerintah memutar film G30S/PKI.
Sebuah akun Instagram @alif_lam_mim mengunggah sebuah gambar dengan narasi sebagai berikut:
"UNTUK MENGETAHUI BAHWA “INDONESIA” ITU… NEGARASA *KOMUNIS. ATAU NEGARA *NKRI. ITU SANGATLAH MUDAH ! CARA CUKUP PUTAR FILM G 30 /S PKI. SECARA NASIONAL… KALAU PEMERINTAH GA BERANI !!!! BERARTI INI SUDAH NEGARA KOMUNIS. SIMPLE KAN CARANYA… #Q AGENG".
Lantas benarkah jika pemerintah tak berani memutar film Pengkhianatan G30S/PKI berarti Indonesia menjadi negara komunis?
Penjelasan
Berdasarkan penelusuran Turnbackhoax.id --jaringan Suara.com, klaim yang menyatakan jika pemerintah tidak berani memutar film Pengkhianatan G30S/PKI berarti adalah tanda Indonesia negara komunis adalah klaim yang keliru.
Faktanya, penghentian pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI pada tahun 1998 dilakukan atas permintaan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia (PP AURI) lantaran dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi.
Marsekal Saleh Basarah, seorang tokoh dari TNI menelepon Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono dan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah meminta ahar film tersebut tidak diputar lagi.
Sementara itu, Yunus Yosfiah mengatakan pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh, seperti film Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, Serangan Fajar tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi. “Karena itu, pada 30 September mendatang, TVRI dan televisi swasta tidak akan menayangkan film Pengkhianatan G30S/PKI lagi,” ujar Yunus seperti dikutip dari Kompas edisi 24 September 1998.
Baca Juga: Sinopsis Film Jagal, Perjalanan dan Imajinasi Kelompok Pembunuh
Kemudian pada tahun 2017 baru film Pengkhianatan G30S/PKI kembali diputar untuk umum.
Panglima TNI saat itu, Gatot Nurmantyo, memerintahkan seluruh jajaran TNI, dari tingkat Babinsa, Koramil, sampai Kodim, untuk menonton film tersebut sekaligus menyosialisasikannya kepada masyarakat luas.
“Perintah saya, mau apa memangnya?” ungkap Gatot ketika berada di Blitar (18/9/2017). Ia menambahkan bahwa dirinya tak peduli terhadap polemik yang muncul berkaitan pemutaran film G30S/PKI. “Biarin saja [ada polemik],” tegasnya. Menurut Gatot, pemutaran film G30S/PKI adalah upaya TNI untuk meluruskan sejarah. Gatot ingin generasi muda dan para prajurit memahami “sejarahnya sendiri”—tentu versi Angkatan Darat.
“Kalau selama ini meluruskan sejarah, menceritakan sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini?” ucap Gatot. “Soal polemik, biarin sajalah. Tujuan kita tidak berpolemik, kok. Tujuan saya hanya untuk mengingatkan pada generasi muda, prajurit-prajurit saya juga tidak tahu itu.”
Presiden Jokowi memberikan tanggapan yang sedikit berbeda. Ia menyatakan tak melarang pemutaran G30S/PKI. Namun, menurutnya G30S/PKI perlu dibuat kembali dengan semangat milenial agar pesan sejarahnya “lebih mudah disampaikan.”
“Ya akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian,” ungkap Jokowi usai meninjau Jembatan Gantung Mangunsuko di Kecamatan Dusun, Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9/2017) seperti diberitakan Antara.
Berita Terkait
-
Sinopsis Film Jagal, Perjalanan dan Imajinasi Kelompok Pembunuh
-
Dulu PKI Suka Nuduh Lawan Antek Nekolim, Communist-Phobia, 7 Setan Desa
-
Mau Dipolisikan usai Tulis Dalang G30S PKI Belum Jelas, Ini Kata Ruangguru
-
Fadli Zon: Saya Menganjurkan Masyarakat Nonton Film G30S/PKI
-
CEK FAKTA: Benarkah Pilkada Tak Ditunda tapi Pilpres Ditunda 7 Tahun Lagi?
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Puan Maharani Meradang! Kecam Skandal Pelecehan Seksual di UI, IPB, dan ITB
-
Harga Plastik Naik Gila-Gilaan, Puan Maharani Ajak UMKM Beralih ke Kemasan Daun
-
Driver Ojol Dianiaya di Labuan Bajo, Sorotan pada Keamanan Destinasi Super Prioritas
-
Cak Imin Soroti Mitra MBG yang Flexing di Medsos: Euforia Pengusaha Baru
-
Lebih dari 20% Wilayah Pesisir Alami Perubahan Air Tanah, Ancaman Salinisasi Menguat
-
Lagi, Donald Trump Posting Foto Bareng Yesus Lagi Begini
-
Ketua Ombudsman Jadi Tersangka, DPR Syok dan Desak Konsolidasi Internal
-
Buntut Insiden Rapat Revisi UU TNI, 4 Prajurit Segera Disidang: Motif Diduga Dendam Pribadi
-
Pramono All Out Demi Boyong BTS ke JIS: Jamin Bebas Macet dan Akses KRL Langsung!
-
Blokade Selat Hormuz Dianggap Perjudian Trump, Kalau Misi Gagal Ekonomi Dunia Hancur