Suara.com - Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara (PPKN) melakukan tabur bunga yang menimbulkan kerumunan massa di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, pada Rabu (30/9/2020) kemarin. Acara tersebut juga tidak mendapatkan izin.
Terkait itu, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan pihaknya belum memberikan sanksi.
Dudung mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan senior beserta kapolda untuk membicarakan soal kerumunan massa yang ditimbulkan oleh 150 Purnawirawan PPKN.
"Untuk sementara sampai saat ini belum ada sanksi, kami hargai itu," kata Dudung saat konferensi pers di Makodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2020).
Sebagai informasi, di tengah-tengah 150 Purnawirawan PPKN itu terdapat pihak yang mendeklarasikan dukungan terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), organisasi yang melibatkan Gatot Nurmantyo.
Dudung juga masih berbaik sangka kalau tidak semua purnawirawan bakal melakukan itu.
"Nanti akan kita komunikasikan dengan para senior-senior purnawirawan, semoga paham tentang tugas-tugas kami di sini, sehingga tidak hanya mendengar sepihak begitu saja dan kemudian diuntungkan oleh pihak-pihak tertentu," ungkap Dudung.
Tak Berizin
Tabur bunga yang dilakukan Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara (PPKN) di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2020) ternyata tidak memiliki izin. Prosesi tabur bunga itu juga justru berakhir ricuh yang disebabkan bentrok dengan massa demonstrasi.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa Purnawirawan PPKN sebelumnya sudah membuat surat izin untuk melaksanakan prosesi ziarah dan diberikan kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Namun Kemensos tidak memberikan izin dengan alasan situasinya sedang pandemi Covid-19.
Baca Juga: Kronologi Kericuhan Acara Tabur Bunga di TMP Kalibata Jaksel
"Namun dari Kemensos tidak diizinkan dengan alasan karena Covid-19," kata Dudung saat konferensi pers di Makodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2020).
Tak diindahkan, ratusan purnawirawan PPKN termasuk tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo tetap memaksa. Padahal Dudung menyebut pihaknya sudah berlaku luwes mengingat para purnawirawan itu juga pernah berbakti kepada bangsa.
"Namun dari pihak purnawirawan dari pihak PPKN tetap memaksa ingin melakukan ziarah," ujarnya.
Akhirnya aparat keamanan pun memperbolehkan ratusan purnawirawan PPKN itu untuk berziarah dengan pengaturan bergantian per 30 orang.
Sudah mendapatkan dispensasi, nyatanya ada sebagian oknum yang memanfaatkan situasi dengan mendeklarasikan KAMI.
"Karena diimbau sudah tidak mau maka dandim saat itu Kolonel Ucu Dandim Jakarta Selatan yang memang punya wilayah di Kalibata menyampaikan permohonan maaf agar jangan ada deklarasi yang menimbulkan kerumunan banyak," ujarnya.
Berita Terkait
-
Kronologi Kericuhan Acara Tabur Bunga di TMP Kalibata Jaksel
-
Istana Tak Khawatir Gatot Cs Bentuk KAMI: Silakan Aja, Gak Ada yang Larang
-
Isu Kebangkitan PKI Muncul Lagi, Moeldoko: Lihat Kepentingannya
-
Tak Berizin, Gatot Bareng Pensiunan Tentara Deklarasi KAMI di TMP Kalibata
-
Dihadiri Gatot, Tabur Bunga Purnawirawan PPKN di TMP Kalibata Tak Berizin
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
- Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
Pilihan
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
-
Kata Media Prancis Soal Debut Calvin Verdonk: Agresivitas Berbuah Kartu
-
3 Catatan Menarik Liverpool Tumbangkan Everton: Start Sempurna The Reds
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
Terkini
-
Fakta-fakta Oknum Polisi Terlibat Jaringan Narkoba, Pernah Tuduh Kapolres Korupsi
-
115 Rumah di Tangerang Direnovasi, Menteri PKP Ara: Keluarganya Juga Harus Diberdayakan
-
Ketua DPD RI Tegaskan Perjuangan Ekologis Sebagai Martabat Bangsa di Hari Keadilan Ekologis Sedunia
-
Klaim Turunkan Kemacetan Jalan TB Simatupang, Pramono Pastikan GT Fatmawati 2 Gratis hingga Oktober
-
Mendagri Ajak KAHMI Jadi Motor Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045
-
Fakta-fakta Yuda Prawira yang Ditemukan Tinggal Kerangka di Pohon Aren
-
Presiden Trump Patok Rp1,6 Miliar untuk Biaya Visa Pekerja Khusus, Ini Alasannya
-
Sebulan 3 Kali Kecelakaan, Pramono Bakal Evaluasi Transjakarta
-
Ratusan Siswa Keracunan MBG di Banggai Kepulauan, 34 Masih dalam Perawatan
-
Gubernur Bobby Nasution Harap Bisa Bangun Sport Tourism di Sumut Lewat Balap