Suara.com - Sikap para pembantu Presiden Joko Widodo dalam melihat oposisi dan suara-suara kritis dinilai politikus Partai Gelora Fahri Hamzah masih memakai kacamata pra-reformasi dan pra-demokrasi.
Padahal, kata Fahri, Presiden Jokowi berkali-kali mengatakan bahwa sikap kritis tak menghalangi untuk bersahabat. "Jangan-jangan banyak anggota kabinet yang punya agenda pribadi," kata Fahri.
Waktu menyerahkan Bintang Mahaputra ke Fahri dan Fadli Zon, Jokowi bilang bahwa kritik adalah perbedaan dan tidak menghalangi pertemanan. Artinya, bagi Jokowi, pengkritik adalah teman baik. Ketika itu, Jokowi bilang, “Pak Fadli Zon dan Pak Fahri Hamzah teman baik saya...”
Menurut Fahri, pengritik bukan sekedar teman baik pemerintah, bahkan teman sejati. Dalam negara demokrasi, bahkan keberadaan oposisi adalah syarat bagi demokrasi itu sendiri. Tapi, kata Fahri, pemerintah selalu nampak mengirim sinyal ganda. Gamang di depan corona gamang juga di depan oposisi.
Sementara itu, Fahri menilai sinyal kepercayaan diri pemerintah, bahkan negara nampak dari sikap tenang menghadapi oposisi dan perbedaan pendapat. Semakin tenang, kata Fahri, akan nampak makin besar dan gagah kuasa. Sebaliknya, semakin panik, maka akan nampak makin kecil dan lemah.
Fahri mengingatkan bahwa negeri ini sedang menghadapi bencana besar. Pemerintah, menurut dia, harus bisa mempersatukan anak bangsa menghadapi pandemi Covid-19.
Fahri juga mengingatkan setelah krisis kesehatan, negeri ini bakal menghadapi resesi. Lalu kalau semua elemen tidak bersatu, maka akan menjadi korban krisis. "Kenapa kita memilih jadi korban?" kata Fahri.
"Kita sangat berharap para pemimpin memahami situasi. Lalu dengan cara yang arif memimpin sebuah orkestra rekonsiliasi. Ini sama sekali berarti orang tidak boleh kritik dan berpendapat. Tapi suara negara dan pemerintah harus menjadi kiblat bagi sikap positif bersama," kata Fahri.
"Semoga saran sederhana dimengerti. Karena ini adalah ide yang sangat elementer. Tapi jika ini saja sulit dipahami ya gapapa. Kita hanya perlu bersabar. Sampai batas kesabaran masih ada. Dan sampai pemerintah masih sanggup bertahan," Fahri menambahkan.
Baca Juga: Fahri Hamzah ke Moeldoko: Pemerintah Sipil Tapi Kosakatanya Militer
Berita Terkait
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Jawaban Pengacara Jokowi Soal Ijazah Bikin Refly Harun Geram: 'Aneh
-
Belum Setahun Kerja, Banyak Menteri Prabowo Dapat Tanda Kehormatan, Apa Jasanya?
-
Alarm buat Penguasa! Ray Rangkuti Sebut 'Masyarakat Berisik' Oposisi Paling Nyata Saat Ini
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO