Fahri Hamzah ke Moeldoko: Pemerintah Sipil Tapi Kosakatanya Militer

Suara.com - Pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengingatkan agar gagasan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tidak berupaya mengganggu stabilitas politik ternyata mendapat respons beragam dari sejumlah tokoh publik.

Politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah lewat jejaring Twitternya ikut angkat suara dan mengomentari pernyataan Moeldoko ini.

"Gampang banget orang dituduh mengganggu stabilitas politik," ujarnya seperti dikutip Suara.com, Jumat (2/10/2020).

Lebih lanjut lagi, Fahri Hamzah juga mengkritisi kalimat Moeldoko yang dinilai terlalu militer untuk ukuran pemerintah sipil.

"Pemerintah sipil tapi kosa katanya militer... Militer Zaman baheula," lanjutnya.

Sebelumnya, Moeldoko menilai gerakan KAMI adalah bentuk dari sekumpulan kepentingan.

"Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan, silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus kita ambil, tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan akan ada perhitungan," ujar Moeldoko dalam catatan wawancara refleksi Hari Kesaktian Pancasila, Kamis (1/10/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko mengatakan bahwa gagasan yang disampaikan Gatot Nurmantyo Cs tersebut membuat suhu politik memanas. Menurutnya, politik selalu berdinamika, tidak ada yang stagnan.

"Tidak ada namanya dinamika yang stagnan. Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU, terus ada apalagi kan? Kita tidak perlu menyikapinya berlebihan sepanjangan masih gagasan-gagasan," tukas Moeldoko.

Baca Juga: Gatot Merasa Dicopot, Moeldoko: Belum Tentu Sesuai yang dipikirkan Pimpinan

Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan tersebut pun tidak menjelaskan bahwa ia tidak menyalahkan keberadaan KAMI. Sebab, KAMI merupakan bagian dari proses demokrasi di Indonesia.

Akan tetapi, Moeldoko mengingatkan agar gagasan-gagasan yang dicetuskan oleh KAMI tidak berupaya mengganggu stabilitas politik.

Pasalnya, apabila sudah ada arah kesana, ada risiko yang harus ditanggung oleh KAMI. Moeldoko mengatakan negara memiliki kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas negara.

"Jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," kata Moeldoko lanjut.

Terakhir, Moeldoko menuturkan bahwa kegaduhan yang terjadi saat ini sifatnya masih biasa. Oleh sebab itu, respons yang ada tidak harus berlebihan.

"Kalkulasinya sekarang sih masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspons berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai menggangu, saya ingatkan kembali negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya," tegasnya.