Suara.com - RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi pembahasan serius oleh DPR hingga memicu demonstrasi di berbagai daerah yang diikuti kaum buruh, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya.
Hingga akhirnya, DPR dan Pemerintah resmi menyelesaiakan pembahasan RUU Omnibus Law di tingkat I DPR, meski di tengah banyaknya aksi penolakan.
Setelah itu, RUU tersebut tinggal disahkan saat Rapat Paripurna pada Kamis, 8 Oktober 2020 mendatang untuk kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
Mewakili Partai Demokrat, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief memiliki sikap berbeda dengan DPR dan Pemerintah.
Andi Arief dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap Omnibus Law karena berpotensi bisa mengesampingkan keadilan sosial. Melalui akun Twitternya @AndiArief__ ia memprotes keputuasan soal Omnibus Law tersebut.
"Partai Demokrat menolak RUU Omnibuslaw ke Paripurna bukan karena berada di luar pemerintahan, bukan ingin ambil efek elektoral," tulis Andi mengawali cuitannya, Sabtu (03/10/2020).
Menurutnya, alasan kuat Partai Demokrat menolak Omnibus Law karena masih banyak yang perlu diperbaiki karena bisa berdampak pada melencengnya keadilan sosial.
"Tetapi jika diputuskan terburu-buru, apalagi yang menyangkut nafas dan arah pondasi/sistem ekonomi, jika tidak hati-hati akan kesampingkan keadilan sosial," sambung Andi.
Dalam cuitannya tersebut, Andi menyertakan tangkapan layar pernyataan sikap dari Partai Demokrat terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Baca Juga: Ribuan Buruh Tangerang akan Demo 6-8 Oktober, Ini Kata Bupati
Isi pernyataan sikap Partai Demokrat tersebut salah satunya memberi saran kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan pembahasan yang lebih komprehensif.
"Kami menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan. Ini penting, agar produk hukum yang dihasilkan oleh RUU Ciptaker ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya," demikian keterangan dalam pernyataan Partai Demokrat itu.
Kicauan Andi Arief mewakili Partai Demokrat tersebut langsung mendapat beragam respon dari warganet pengguna Twitter.
"Petani sudah, sekarang giliran buruh dihabisi kepentingan oligarki," ujar salah satu warganet, @lewno***
"Kang Arif, suka tidak suka, menolak atau tidak, sama saja, RUU Cipta Kerja terus dibahas, setidaknya fraksi telah bersikap. Oh, memilukan, DPR ku sayang, vooter pun mengerang, pedih," sahut warganet lainnya @Mamams****
Berita Terkait
-
Ketua BAM DPR Aher Janji UU Ketenagakerjaan Baru akan Lebih Baik Usai Temui Buruh KASBI
-
'Gurita Korupsi Pejabat' di DPR, Ratusan Buruh KASBI Tuntut Keadilan Pasca-Omnibus Law
-
Upah Buruh Naik Cuma Rp50 Ribu, Tunjangan DPR Ratusan Juta; Said Iqbal Sebut Akal-akalan Pemerintah
-
Heboh Video Tak Bersalaman, Demokrat Bagikan Foto SBY dan Kapolri Ngobrol, Gibran Ikut Nimbrung?
-
SBY Cuekin Kapolri di HUT TNI? Demokrat Ungkap Fakta di Balik Video Viral yang Menghebohkan
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas
-
Ahli Bedah & Intervensi Jantung RS dr. Soebandi Jember Sukses Selamatkan Pasien Luka Tembus Aorta
-
Wamen Dzulfikar: Polisi Aktif di KP2MI Strategis Perangi Mafia TPPO