Suara.com - RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi pembahasan serius oleh DPR hingga memicu demonstrasi di berbagai daerah yang diikuti kaum buruh, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya.
Hingga akhirnya, DPR dan Pemerintah resmi menyelesaiakan pembahasan RUU Omnibus Law di tingkat I DPR, meski di tengah banyaknya aksi penolakan.
Setelah itu, RUU tersebut tinggal disahkan saat Rapat Paripurna pada Kamis, 8 Oktober 2020 mendatang untuk kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
Mewakili Partai Demokrat, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief memiliki sikap berbeda dengan DPR dan Pemerintah.
Andi Arief dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap Omnibus Law karena berpotensi bisa mengesampingkan keadilan sosial. Melalui akun Twitternya @AndiArief__ ia memprotes keputuasan soal Omnibus Law tersebut.
"Partai Demokrat menolak RUU Omnibuslaw ke Paripurna bukan karena berada di luar pemerintahan, bukan ingin ambil efek elektoral," tulis Andi mengawali cuitannya, Sabtu (03/10/2020).
Menurutnya, alasan kuat Partai Demokrat menolak Omnibus Law karena masih banyak yang perlu diperbaiki karena bisa berdampak pada melencengnya keadilan sosial.
"Tetapi jika diputuskan terburu-buru, apalagi yang menyangkut nafas dan arah pondasi/sistem ekonomi, jika tidak hati-hati akan kesampingkan keadilan sosial," sambung Andi.
Dalam cuitannya tersebut, Andi menyertakan tangkapan layar pernyataan sikap dari Partai Demokrat terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Baca Juga: Ribuan Buruh Tangerang akan Demo 6-8 Oktober, Ini Kata Bupati
Isi pernyataan sikap Partai Demokrat tersebut salah satunya memberi saran kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan pembahasan yang lebih komprehensif.
"Kami menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan. Ini penting, agar produk hukum yang dihasilkan oleh RUU Ciptaker ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya," demikian keterangan dalam pernyataan Partai Demokrat itu.
Kicauan Andi Arief mewakili Partai Demokrat tersebut langsung mendapat beragam respon dari warganet pengguna Twitter.
"Petani sudah, sekarang giliran buruh dihabisi kepentingan oligarki," ujar salah satu warganet, @lewno***
"Kang Arif, suka tidak suka, menolak atau tidak, sama saja, RUU Cipta Kerja terus dibahas, setidaknya fraksi telah bersikap. Oh, memilukan, DPR ku sayang, vooter pun mengerang, pedih," sahut warganet lainnya @Mamams****
Berita Terkait
-
Profil Eli Fitriyana: DPRD Diduga Pakai Ijazah Palsu, Punya Kekayaan Miliaran
-
Siapa Pembeli Lukisan SBY Rp6,5 Miliar? Ini Profil dan Kekayaannya, Orang Kedua Terkaya di Indonesia
-
Lukisan 'Kuda Api' Karya SBY Laku Rp6,5 Miliar untuk Aksi Kemanusiaan
-
Menko AHY Siapkan Strategi Mudik Lebaran 2026: Fokus Infrastruktur dan Diskon Tiket
-
SBY Bawakan Lagu Hening di Perayaan Imlek Demokrat: Izinkan Seniman Ini Bicara
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?